MEDAN – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyampaikan siap bermitra dan mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, melalui sistem berbasis Teknologi Informasi (TI). Hal itu mendapat sambutan positif dari Pemprov Sumut.

Hal tersebut terungkap ketika Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah menerima kunjungan pengurus APJII, di ruang kerjanya lantai 9, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (16/10).

Wagub Sumut Musa Rajekshah sangat menyambut baik niatan APJII untuk mendukung Pemprov Sumut. Menurutnya, sudah saatnya Pemprov berbenah dan bekerja sesuai dengan zaman. Cara-cara tradisional dan prosedur yang lambat dan panjang, perlu dihilangkan dan diganti dengan sistem digital yang serba capat.

“Pemerintah itu selalu terkesan kaku. Ini harus kita ubah, bila perlu pertemuan-pertemuan tatap muka yang hanya sekedar untuk meminta tanda tangan misalnya, perlu kita kurangi. Kita buat video atau teleconference untuk rapat. Banyak kemudahan dengan teknologi saat ini, harus kita manfaatkan untuk percepat kerja kita,” kata Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Selain memudahkan dan mempercepat kinerja pemerintahan, kata Ijeck, sistem berbasis elektronik juga meminimalisir tindakan yang berpotensi dan mengarah pada kecurangan. Hal ini karena sistem monitoring dan tracking melalui sistem elektronik sulit untuk dimanipulasi.

“Kita tidak bisa cuma mengimbau dan berpesan agar ASN tidak tersandung kasus, seperti korupsi. Tetapi yang lebih penting juga adalah menciptakan prosedur dan sistem yang bisa menghapuskan potensi-potensi timbulnya kesempatan demikian,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Drs H Mhd Fitriyus SH MSP. Dirinya memaparkan beberapa kemajuan Sumut dalam mengaplikasikan TI pada beberapa bidang. “Mulai 2018, Pemprov sudah mulai melakukan transaksi non tunai. Gaji, honor, biaya perjalanan dinas sudah non tunai semua. Di bidang pendidikan juga, kita provinsi pertama yang menerapkan sistem penerimaan siswa baru untuk SMA dengan menggunakan sistem online,” jelasnya.

Fitriyus juga menyampaikan bahwa secara infrastruktur Pemprov Sumut sudah siap untuk mulai menjalakan pemerintahan berbasis IT. Hanya saja perlu beberapa persiapan teknis menyangkut koneksi yang harus disempurnakan dan dukungan APJII akan sangat berarti untuk mewujudkan hal tersebut. “Saat ini, kita sudah siapkan blueprint Pemprov berbasis IT. Secara bertahap. Tahun 2019 akan mulai dilaksanakan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APJII Pusat Eva Marlina menyampaikan bahwa APJII dipercaya pemerintah untuk bertugas melakukan beberapa program strategis untuk mengembangkan jaringan internet di Indonesia. Seperti mengatur tarif internet, membentuk data dan network center, manajemen Internet Protocol (IP), dan lainnya.

Eva Marlina mengatakan, pihaknya siap bermitra dan mendukung Pemprov Sumut untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, melalui sistem berbasis Teknologi Informasi (TI). “Salah satu program prioritas kita adalah menciptakan smart city atau cyber city. Kita ingin maksimalkan keterlibatan dan dukungan kita kepada pemerintah dalam percepatan pembangunan, termasuk salah satunya itu menciptakan infrastruktur dan ekosistem ramah internet dan TI, baik di tengah birokrasi maupun masyarakat,” ucapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Jaringan Anggota APJII Pusat Urai Ida Sri Haryani, serta jajaran APJII Sumut. **