MEDAN – Gubernur Sumatera Utara DR Ir H T Erry Nuradi ternyata berani hadir dalam forum diskusi yang “menguliti” kinerjanya dalam memimpin pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara. Dalam forum itu, Erry Nuradi yang juga hadir bersama Wakil Gubsu Nurhajizah blak-blakan menjawab berbagai kritik dan pertanyaan seputar pembangunan dari kalangan mahasiswa dan LSM.

Acara dengan judul Ngorol Bersama Gubernur Sumut itu digelar di Garuda Plaza Hotel, Senin (11/12) malam. Turut hadir sebagai narasumber adalah Mantan Gubernur Sumut H Syamsul Arifin, politisi dan mantan anggota DPRD Medan Matius Latuperissa, praktisi hukum Hamdani Harahap dengan moderator M. Joharis Lubis. Turut hadir Kepala Dinas PU Binamarga Haris, Kepala Dinas Pemudan dan Olagraga Baharuddin Siagian, Kepala Dinas Kominfo HM Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas S Sitorus, Kepala BPKAD Agus Tripiono serta seratusan peserta dari kalangan LSM, mahasiswa, aktivis anti korupsi, organisasi kepemudaan, partai dan lain sebagainya.

Gubsu Tengku Erry mengatakan pertemuan seperti itu sudah lama diinginkannya. “Saya ingin dengar langsung apa problem masyarakat yang sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi ) Pemprov Sumut. Karena sebagian besar kritik yang dilontarkan warga karena ketidaktahuan tentang tupoksi,” ujar Tengku Erry.

Dalam kesempatan itu, Gubsu menjawab beberapa kritik dan pertanyaan yang dilontarkan peserta diskusi diantaranya adalah soal kondisi jalan raya, penerimaan peserta didik baru secara online dan kemudahan perizinan.

Kepada peserta diskusi, Erry menjelaskan bahwa kerap masyarakat menyamakan dan menuntut Pemprov Sumut untuk menyamai Pemprov DKI. “Jelas beda Pemporov Sumut dengan DKI Jakarta, karena DKI adalah Daerah khusus Ibukota, dimana walikotanya dipilih langsung oleh gubernur dan bisa langsung diganti apabila tidak baik kinerjanya,” jelas Gubsu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan permasalah jalan yang kerap Pemprov Sumut me dapat kritikan dari warga. Jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi (jalan provinsi) di seluruh Sumut sepanjang 3.050 km. Sedangkan di Medan, hanya ada tujuh ruas jalan provinsi.

“Jadi saya sering sekali disalahkan soal jalan-jalan rusak di Medan, padahal jalan provinsi di Kota Medan hanya 7 ruas jalan,” kata Erry.

Kembali dia menjelaskan bahwa pada tahun 2013, dalam RPJMD Provinsi Sumut, kondisi jalan provinsi sebesar 70 persen dalam kondisi mantap, dan diproyeksikan selama lima tahun jalan mantap mencapai 95 persen. Namun karena kondisi penganggaran yang tidak memadai dimana setiap tahun untuk perbaikan lima persen saja jalan provinsi sedikitnya membutuhkan Rp 750 milyar .

“Untuk mencapai jalan mantap 95 persen dari 3.050 jalan provinsi pada tahun 2018, maka perbaikan dan pembangunan jalan provinsi , setiap tahun harus dibangun 150 km atau 5 persen, dengan kebutuhan dana 750 m pertahun,” paparnya. Pada tahun 2013 anggaran untuk jalan provinsi hanya Rp 450 milyar, dan pada tahun 2014 hanya mencapai Rp 500 m.

Atas kondisi itu, Pemprovsu melakukan revisi terhadap RPJMD dengan merasionalisasi target jalan mantap pada tahun 2018 yaitu menjadi 88 persen. “Pada tahun 2016 kondisi jalan mantap provinsi sudah diangka 84 persen, dan nanti pada tahun 2018 Insyaallah tercapai menjadi 88 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Koorsinator acara Saharuddin dari Gerbrak Sumut mengatakan ide diskusi yang digelar adalah agar kebaikan untuk Sumut perlu disuarakan dan disampaikan. “Ini bukti kecintaan kepada Provinsi Sumut. Aspirasi ini walau nanti belum semua terjawab langsung, namun ada kepala SKPD yang hadir. Acara sepeti ini perlu secara rutin digelar untuk menampung kritik dan saran demi kebaikan Sumut. Kinerja positif kita patut apresiasi, kinerja yang belum baik, mari diperbaiki,” katanya.