Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendampingi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Samuel Marinka saat menyerahkan bantuan dana desa saat pembukaan acara Sosialisasi Pengawalan Penyaluran & Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019 di Ballroom Hotel Emerald Garden Jalan KL Yos Sudarso Medan, Sumatera Utara, Selasa malam (05/03). Bantuan yang diberikan berupa modal usaha kepada beberapa desa di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Biro Humas & Keprotokolan Setda Provsu / Fahmi Aulia

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menargetkan pembangunan seluruh desa akan tuntas pada tahun 2023. Hal itu selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk membangun desa dan menata kota.

Demikian disampaikan Gubernur ketika menghadiri acara pembukaan Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019, di Ballroom Hotel Emerald Garden Jalan KL Yos Sudarso Medan, Selasa malam (5/3).

Gubernur menyebutkan, di Sumut ada 33 kabupaten/kota dengan 5441 desa. Dengan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 3 triliun, ditargetkan pada tahun 2023 seluruh desa bisa terbangun dengan baik.

“Karena masa depan kita ada di desa, dengan makmurnya desa, nanti Kota Medan yang penuh dengan kaki lima perlahan akan berlangsung hilang, karena di desa sudah jauh lebih menjanjikan kehidupan yang layak dari pada hidup di kota,” ujar Edy Rahmayadi.

Gubernur juga optimis bahwa setiap kepala desa di Sumut ingin memajukan desanya masing-masing. “Saya yakin kepala desa punya etika baik, ingin membangun desa, tapi karena keterbatasan ilmu dan banyak yang harus dia pikirkan, membuat pembangunan terhambat. Tapi dengan Kejaksaan ikut turun melakukan sosialisasi dan memfasilitasi, tentu akan banyak membantu nantinya,” ujarnya.

Karena itu, Gubernur sangat mendukung adanya acara sosialisasi Sosialisasi Pengawalan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2019. “Di Sumut ada 5441 desa, dengan letak geografis yang berjauhan, sehingga tidak bisa diawasi satu persatu, semoga dengan sosialisasi ini, para kepala desa jadi melek hukum,” ujarnya.

BACA JUGA  Usai Kunjungan Kerja di Tobasa dan Humbahas, Kedatangan Presiden Jokowi Disambut Gubernur di KNIA

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan Samuel Marinka yang hadir pada kesempatan itu memuji peran dari pemerintah yang mampu bersinergi dengan kejaksaan dalam rangka mengawal dan mengamankan pembangunan.

“Sekali lagi saya harapkan pada para jaksa bersama mitranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan pemahaman, sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan. Sehingga pelaksanaan dana desa bisa berjalan sesuai target dan harapan,” ucapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah Condrat Hendarto, yang mewakili Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengatakan bahwa misi pembangunan pemerintah hingga 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, memaksimalkan potensi lokal dan membangun struktur perekonomian, hingga mewujudkan pembangunan yang merata di setiap daerah.

Sejak tahun 2015 hingga 2019 ini, sudah dialokasikan dana desa sebesar Rp 267,65 triliun dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 187 triliun di akhir 2018, dengan penyerapan anggaran 99,03 %. “Tentunya angka tersebut bisa terwujud lewat bantuan dari sosialisasi dan pengawalan Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Acara pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong tersebut, juga dirangkai dengan pemberian bantuan dana desa berupa modal usaha kepada beberapa desa di Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdangbedagai.**