MEDAN – Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi dan Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) I/ Bukit Barisan Mayjen TNI Cucu Sumantri melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk kerjasama kegiatan karya bhakti pembukaana jalan penghubung kabupaten Padang Lawas dengan kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, keduanya juga menandatangani kesepakatan bersama untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumut.

Penandatanganan kesepakatan dilaksanakan pada acara Coffe Morning Forkopimda dengan Tokoh Masyarakat di Wilayah Sumut yang digelar di Markas Kodam I/BB, Selasa (17/10). Sebelumnya turut digelar apel bersama yang dipimpin oleh Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw. Turut hadir dalam kesempatan itu, Pangdam I/BB, Mayjend TNI, Cucu Sumantri, Kapoldasu, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Kajatisu, Danlantamal, Ketua PN Medan, Kasdam I BB, Pangkosek Hanudnas, Kepala BNNP Sumut, Walikota Medan, tokoh masyarakat juga alim ulama.

Terkait dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan Pemprovsu dengan Kodam I BB, Gubsu menyebutkan kalau kesepakatan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan Pemprovsu dengan TNI untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Sebelumnya, lanjut Erry, Presiden RI di bulan Maret 2017 telah menginstruksikan kepada Menteri PU PR, Gubsu juga Pangdam I/BB untuk membuka jalan penghubung dari kabupaten Padang Lawas ke kabupaten Mandailing Natal.

Oleh karena itulah jajaran Kementerian PUPR, Pemprovsu, Kodam I/BB dan kedua kabupaten menyepakati kalau pembukaan jalan ini dilakukan dengan karya bakti oleh TNI.

“Ruas jalan yang akan dibuka ini nantinya akan menghubungkan antara kabupaten Padang Lawas dan kabupaten Madina, dan tahap selanjutnya diharapkan mampu menghubungkan ke perbatasan Sumbar di kabupaten Pasaman,” kata Erry.

Selain itu, masyarakat Sumut juga masih banyak yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga Pemprovsu juga melakukan kerjasama dengan Kodam I/BB melalui pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumut.

Sementara itu, terkait kerjasama yang sudah diteken dengan Pemprovsu, Pangdam mengatakan MoU tersebut merupakan kerjasama untuk membuka jalan di Palas dan Madina. Jalan penghubung yang akan dibuka sepanjang 45 Km. Namun, untuk tahap awal kerjasama yang dilakukan dengan Pemprovsu sepanjang 8-15 Km, selebihnya Kodam I/BB akan bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Sementara untuk pembangunan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumut akan dibangun sebanyak 300-an rumah.

Gubsu Tengku Erry Nuradi dalam kesempatan itu juga mengungkapkan apresiasi atas kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumut. Hal ini bisa dilihat dari sinergitas yang terjalin antara instansi terkait untuk menciptakan Sumut tetap aman dan kondusif, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu).

“Kita mengapresiasi pertemuan seperti ini karena ini menunjukkan bahwa Forkopimda di Sumut kompak. Bisa kita lihat di sini hadir tokoh masyarakat, forum-forum strategis hingga alim ulama. Kita harapkan Forkopimda Sumut tetap kompak,” jelas Erry.

Lebih lanjut dikatakan Erry, dalam kesempatan itu turut dibicarakan isu-isu strategis mulai dari peredaran narkoba, begal hingga proyek pembangunan strategis nasional. Terutama dalam hal pembebasan lahan. Oleh karena itu, kata Erry diharapkan Kajatisu dan Pengadilan Tinggi dapat memberikan advise, agar persoalan kepemilikan tanah tidak tumpang tindih. “Hal ini perlu kita koordinasikan mengingat perhatian pemerintah pusat sudah sangat tinggi ke Sumut, tentu hal ini perlu kita jaga. Ini bisa kita jalankan kalau kita bersatu,” jelas Erry.

Kapoldasu, Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam amanatnya ketika menjadi pimpinan upacara apel bersama mengingatkan agar TNI-Polri dapat menjaga netralitas baik dalam Pilkada maupun Pilgubsu.

“Dalam pemilukada tugas TNI Polri itu hanyalah mengamankan dan memperlancar semua proses dan tahapan pemilihan. Oleh karenanya, TNI Polri harus netral dan tidak boleh berpihak, meskipun saudara sekalipun,” kata Kapoldasu.

Bahkan menurut Kapoldasu, prajurit tidak boleh menunjukkan sikap yang tidak netral, begitu juga dengan menggerakkan tubuh sekalipun, itu juga tidak dibenarkan kalau tidak netral. “Prajurit jangan banyak bersikap yang tidak netral. Sebab, menggerakkan tubuh sekalipun itu tidak boleh kalau tidak netral,” tegas Kapolda.

Hal senada juga diungkapkan Pangdam I/BB, Cucu Sumantri yang menyebutkan bahwa netralitas dalam pemilukada merupakan harga mati.

”Netralitas adalah harga mati. Sebab, salah satu keberhasilan demokrasi kita adalah ketika TNI Polri netral dalam melaksanakan tugasnya dengan benar,” kata Pangdam.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga mengimbau agar semua instansi dapat saling bersinergi sehingga dapat melakukan pengamanan di lapangan dalam Pemilukada dengan menunjukkan soliditas antara TNI-Polri, pemerintah dan tokoh masyarakat. “Dengan begitu maka kita tidak jalan masing-masing, tapi kita berkomitmen untuk bersinergi. Selagi kita diberikan amanah untuk melakukan hal ini marilah kita jalankan amanah dengan maksimal,” kata Pangdam.