Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), R Sabrina membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut di Hotel Adimulia, Jalan P. Diponegoro, Medan, Selasa (19/3/2019). (Foto : Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu / Imam Syahputra)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengharapkan semua pihak yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dapat mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi pada tahun 2020-2030 di Indonesia. Dimana 70 persen komposisi penduduk Indonesia berada pada usia produktif (16-65 tahun) dan sisa 30 persen lain merupakan penduduk usia muda di bawah 15 tahun dan lansia 65 tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), R Sabrina saat memberi sambutan dan arahan pada pembukaan rapat koordinasi daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Adi Mulia, Jalan Diponegoro, Medan (19/3). “Untuk itu kita harus mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi dengan memprioritaskan pada pembangunan manusia, terutama untuk meningkatkan kualitas penduduk usia kerja,” katanya.

Dikatakan Gubsu, bonus demografi dapat diibaratkan pisau bermata dua. Melimpahnya usia produktif akan menjadi berkah dari sisi pembangunan yang akan memacu ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. “Di sisi lain, bonus demografi tersebut akan menjadi bencana bila kualitas penduduk tidak disiapkan dengan baik,” katanya.

Untuk itu, Gubsu berpesan agar perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu dapat melakukan upaya terobosan, memperbaiki, serta meningkatkan kinerjanya. “Karenanya, hubungan kerja antara pusat dan daerah harus diperkuat dengan mengakeselerasi keseimbangan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran yang masih sangat tinggi, sehingga perlu perhatian secara sungguh-sungguh,” kata Gubsu.

Dikatakan Gubsu program KKBPK memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang sangat besar. Di antaranya bertujuan meningkatkan kualiats sumber daya manusia (SDM), menurunkan kematian ibu dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya memberi dampak kepada peningkatan ketahanan nasional.

Dalam kesempatan terpisah, Sekdaprov Sumut mengharapkan rakorda dapat mensinergikan program antara kabupaten kota, provinsi dan nasional. “Kita berharap rapat koordinasi antara program kabupaten kota, provinsi, dan nasional dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bisa diadakan sinergitas sehingga dana yang ada betul-betul digunakan dalam satu lini mulai dari kebijakan hingga implementasinya,” ujar Sekdaprov Sumut saat diwawancarai usai acara.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN pusat, M Yani mengatakan jika disiapkan dengan baik, bonus demografi bisa menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terkuat. “Kalaupun tidak terbaik, bisa jadi 5 besar dunia, meski begitu tetap perlu kesiapan dan sumber daya dan kebijakan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Temazaro Zega mengatakan rakorda tersebut merupakan kegiatan rangkaian dan tindak lanjut dari rapat koordinasi nasional yang dilakukan di BKKBN pusat, Jakarta waktu lalu.

Rakorda ini digelar hingga tanggal 21 Maret 2019. Dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kependudukan kabupaten/kota, BKKBN kabupaten/kota, serta mitra kerja yang terkait dengan kependudukan dan pembangunan keluarga.(*)