Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si sampaikan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPJK) Akhir Anggaran 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) 2013-2018, Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (23/04).

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menyampaikan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sudah berjalan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya dan RPJMD 2013-2018. Tren realisasi  pendapatan dan belanja APBD cenderung mengalami peningkatan setiap tahun.

“Tren pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” kata Gubsu Erry Nuradi, ketika menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 2013 – 2018, dalam  rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap SE, Senin (23/4) di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

Gubsu mengatakan, realisasi pendapatan APBD mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2013 realisasi pendapatan sebesar 83,55 persen, tahun 2014 sebesar 89,88 persen, tahun 2015 menjadi 100,29, tahun 2016 menjadi 107,22 persen dan tahun 2017 sedikit menurun menjadi  99,13 persen.

Hal ini dapat dicapai berkat kerja keras semua pihak dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Karena itu kami ucapkan terimakasih kepada kita semua dan seluruh masyarakat Sumatera Utara,” ujarnya.

Tidak hanya pendapatan yang meningkat, menurut Erry Nuradi, realisasi belanja APBD juga mengalami peningkatan, yakni antara 80,44 persen sampai dengan 93,93 persen setiap tahun. Tahun 2013 realisasi belanja mencapai 80,44 persen, tahun 2014 sebesar 89,79 persen, tahun 2015 menjadi 93,93 persen, tahun 2016 sebesar 92,80 persen dan tahun 2017 mencapai 93,11 persen.

Mengenai inflasi, Erry menjelaskan, terjadi penurunan hampir setiap tahun. Pada tahun 2013 tercatat inflasi sebesar 10,18 persen, tahun 2014  mengalami penurunan  menjadi 8,36 persen, tahun 2015 turun menjadi 3,35 persen, tahun 2016 naik menjadi 6,34 persen dan di tahun 2017 turun 3,61 persen, “Dengan demikian tren inflasi di Sumut dari tahun 2013 ke 2017 mengalami tren penurunan,”ujarnya.

Selain itu, dijelaskan juga, terjadi peningkatan di bidang penanaman modal, yakni dari 2013 jumlah proyek 165 dan penyerapan tenaga kerja Indonesia 22.316 orang dan tenaga asing 204 orang, tahun 2014 jumlah proyek 201 dan penyerapan tenaga kerja Indonesia 17.511 orang dan tenaga kerja asing 218 orang, tahun 2015 jumlah proyek 204 dan penyerapan tenaga kerja Indonesai 12.013 orang dan tenaga asing 164 orang, tahun 2016 proyek 301 dengan penyerapan kerja Indonesia 9.036 orang dan tenaga asing 164 orang  hingga 2017 jumlah proyek 330 tenaga kerja Indonesia  5.530 dan tenaga asing 171 orang.

“Dalam rangka menyelengaraan urusan wajib dan pilihan yang telah diuraikan diatas melalui pelaksanaan program, diharapkan mampu mencapai kinerja yang lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut di masa yang akan datang,” ujarnya.

Dikatakan Gubsu, secara garis besar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan 2013-2018 ini disampaikan, tentu laporan ini tidak luput dari kekurangan sehingga mungkin belum sempurna sebagai pemenuhan harapan semua pihak. “Oleh karena itu untuk kesempurnaan laporan ini akan dilakukan pembahasan secara teknis antara dewan yang terhormat dengan satuan kerja perangkat daerah, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah di masa yang akan datang,” ujarnya.

Turut hadir dalam rapat paripuna itu, para pimpinan dan anggota DPRD Sumut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provsu,  para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provsu, dan undangan lainnya.**