Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi, MSi Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo, Sekwan DPRDSU Erwin Lubis, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli dan sejumlah pimpinan SKPD.

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H T Erry Nuradi, MSi secara resmi menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan tahun anggaran (TA) 2017 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut, Senin (28/8). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bersama Wakil Ketua serta para anggota dewan.

Dalam sambutannya, Gubsu menyampaikan bahwa perubahan APBD Tahun 2017 disusun sebagai diamanatkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 21 tahun 2011. Selain itu dalam perubahan ini juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas yaitu perubahan asumsi makro APBD tahun 2017 dan kebijakan nasional lainnya.

“Sementara kebijakan pembangunan disusun berdasarkan atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran, misalnya peralihan SMK dan SMU yang telah diambil alih oleh Provinsi,” ucap Gubernur Sumatera Utara Dr Ir H T Erry Nuradi.

Turut hadir Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo, Sekwan DPRDSU Erwin Lubis , unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli dan sejumlah pimpinan SKPD.

Gubernur mengatakan hal itu membawa konsekuensi diantaranya perlu asumsi-asumsi dalam APBN yang tertuang pada kebijakan umum perubahan APBD serta membawa perubahan alokasi pagu anggaran yang hak susun oleh SKPD. Gubsu menguraikan, berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 proyeksi tempat pendapat daerah sebelum perubahan sebesar Rp12.170.582.105.913 mengalami kenaikan sebesar Rp162.741.683.761 atau 1,34 persen.

Dari jumlah pendapatan daerah yang direncanakan pada KUA dan PPAS perubahan APBD TA 2017 sebesar Rp12.333.323.789.674, Jika dibandingkan dengan rencana belanja daerah sebesar Rp13.422.442.844.135 maka pada TA 2017 ini akan terdapat defeisit anggaran sebesar Rp1.089.119.054.461.

Sementara untuk pembiayaan daerah dalam KUA dan PPAS perubahan APBD TA 2017 jumlah pembiayaan daerah adalah sebesar Rp1.089.119.054.461 maka mengalami kenaikan sebesar Rp225.016.868.429 atau 26,04 persen. Hal ini merupakan kebijakan peningkatan anggaran belanja pada KUA dan PPAS perubahan APBD tahun TA 2017 diprioritaskan pada peningkatan anggaran belanja langsung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan.