MEDAN – Menteri Sosial RI Idrus Marham dan Gubsu Dr. Ir. HT. Erry Nuradi MSi, menyerahkan Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) kepada masyarakat kota Medan, Sabtu (24/2) di kantor Camat Medan Tembung.

Turut hadir anggota DPR RI Meutya Hafid, Dirjen Linjamsos, Hary Hikmat, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Andi ZA Dulung, para pejabat Eselon II Kemensos RI, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Pemimpin Wilayah Bank BRI Medan, Kadis Sosial Provsu Rajali, Ketua Karang Taruna Sumut Solahudin dan masayarakat peserta penerima PKH kecamatan Medan Tembung.

Gubsu pada kesempatan itu mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan PKH, Provinsi Sumatera Utara (Provsu) senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengalokasikan anggaran sesuai dengan kemampuan/dana yang tersedia. “Untuk itu melalui P.APBD Provsu tahun 2017 sebanyak 473 unit sepeda motor telah didistribusikan untuk koordinator Kecamatan, Kabupaten/Kota dan operator provinsi serta 1 unit mobil untuk koordinator wilayah Provsu,” ujar Gubsu Erry.

Gubsu juga menyampaikan berdasarkan data BPS Sumut tahun 2017. Jumlah penduduk Sumut kurang lebih 14 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September tahun 2017 sebanyak 1.326.570 jiwa atau 9,28 persen turun sebesar 1,44 persen dibanding jumlah penduduk miskin September 2016 sebesar 1.452.600 jiwa atau 10,72 persen.

Sentuhan pelayanan sosial melalui PKH berkotribusi positif bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan warga masyarakat Sumatera Utara. “Diharapkan dengan program PKH ini jumlah penduduk kurang mampu semakin berkurang kedepannya,” kata Gubsu Erry.

Sementara Mensos RI Idrus Marhan mengatakan bahwa kedatangan dirinya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Kota Medan yang kurang mampu yang tidak dibantu pemerintah.

Ini adalah pesan Presiden RI Joko Widodo kepada saya sebagai Menteri Sosial. Diceritakan Idrus, sebelum saya dilantik menjadi Mensos, Presiden RI Joko Widodo memanggil saya dan mengatakan, “Pak Idrus, saya mau melantik saudara menjadi Menteri Sosial dengan satu syarat, Saudara sebagai Menteri Sosial harus keliling Indonesia untuk memastikan bahwa model atau sistem idealita perencanaan dan pengelolaan kawasan terpadu berwawasan partisipatif yang dikembangkan dengan membangun paradigma kesiaga bencanaan pada seluruh aspek kawasan sehingga mampu menciptakan kondisi tanggap terhadap bencana dan mengurangi resiko bencana yang timbul.

Program ini merupakan satu dari sejumlah program pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.,” itu pesan Presiden Joko Widodo kepada saya. “Oleh karenanya saya keliling Bapak Ibu,” kata Idrus.

Dan Idrus juga mengatakan bahwa Kementerian Sosial telah mencanangkan bahwa bantuan sosial harus tuntas pada bulan Februari 2018.

Pesan Presiden lagi, bahwa tidak hanya pernyataan bahwa program Bantuan Sosial bulan Pebruari Tuntas. Saya diperintahkan cek langsung ke lapangan. Karena itu saya hadir disini memastikan apakah masyarakat Medan yang belum dapat kartu PKH, “ujarnya.

Dia menegaskan bantuan pemerintah kepada peserta PKH gratis. “Bila ada yang minta bayar, segera laporkan. Jangan takut,” tegas Idrus.

Idrus juga meminta kepada Walikota Medan agar bantuan non tunai PKH dan BPNT yang bernilai kurang lebih 190 miliar rupiah bulan Pebruari sudah dapat disalurkan keseluruhannya. “Pak Walikota diharapkan untuk menelusuri apakah masih ada rakyat yang belum masuk program PKH padahal memenuhi syarat. Sehingga setiap 6 bulan ada upaya untuk memperbaharui data-data orang yang tidak mampu di setiap daerah,” pungkasnya.