Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi bersama Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus.

MEDAN – Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2019 yang berlangsung mulai 10-12 April 2018 bertempat di Santika Dyandra Hotel Medan merupakan ajang yang perlu diketahui publik secara luas. Karenanya kehadiran pemangku kepentingan khususnya para kontestan Pilgubsu 2018 juga dianggap penting.

Sebagai tahapan dari satu kegiatan penyusunan APBD Sumut untuk tahun depan, Musrenbang yang dilaksanakan setahun sebelumnya tertuang dalam Undang-undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga momentum ini sangat tepat untuk digaungkan. Sebab, selain akan adanya pergantian kepemimpinan, Gubernur-Wakil Gubernur, provinsi ini juga akan memasuki penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/4) sore kemarin, mengatakan kehadiran para pemangku kebijakan, dan pemangku kepentingan dalam Musrenbang adalah hal penting. Dengan begitu, rencana pembangunan yang kini telah disusun dan dijalankan secara transparan, dapat dipahami oleh semua pihak.

“Tahun ini juga, kita memasuki tahun ke 16 dari RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah yang periodenya selama 20 tahunan. Dan ini masuk di periode keempat Gubernur-Wakil Gubernur. Apalagi dalam waktu dekat, kita akan ada pergantian kepemimpinan setelah periode 2013-2018 berakhir,” ujar Ilyas Sitorus.

Ditanya soal kehadiran kedua kontestan Pilgub Sumut 2018 yang akan bertarung pada Juni mendatang, Ilyas mengatakan hal tersebut sangat penting. Sebab menurutnya, siapapun nanti yang akan terpilih, tentu akan menjalankan tugas pembangunan di Sumut selama lima tahun. Dengan demikian, apa yang dituangkan dalam Musrenbang kali ini, dapat diketahui dan dilaksanakan oleh pemimpin berikutnya.

“Musrenbang ini kan prosesnya dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga sampai ke provinsi dan nantinya juga akan sampai ke pusat. Karena itu, sebenarnya tanpa diundang pun, para kontestan Pilgub Sumut 2018, sangat berkepentingan untuk hadir. Termasuk juga para penyelenggara sepeti KPU dan Bawaslu, yang mengawal dan mengantarkan calon pemimpin Sumut periode selanjutnya. Termasuk juga anggota dewan, serta yang akan mencalonkan diri menjadi legislator di Pemilu tahun depan,” sebut Ilyas.

Dalam hal ini katanya, Gubernur Sumut Dr HT Erry Nuradi adalah tokoh pemimpin yang akan mengantarkan pembangunan Sumut hingga masa jabatannya berakhir. Sehingga kepemimpinan selanjutnya, dapat meneruskan pembangunan yang sudah dijalankan sebagai amanah dari rakyat Sumut.

“Jadi Pak Gubernur Sumut Dr Tengku Erry Nuradi, akan mengantarkan pembangunan ini kepada calon pemimpin berikutnya yang akan diputuskan setelah Pilgubsu Juni mendatang. Karena itu, Musrenbang ini harus digaungkan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada media yang menjadi sumber informasi rakyat,” jelas Karo Humas Protokol.   Disamping itu juga Era Globalisasi dan jaman now saat ini yg merupakan Pemangku kebijakan dlm hal Membangun Sumut kedepan selama lima tahun. Ini lah musrenbang tahun pertama nya. Dalam hal ini jg adalah thn politik yg akan diselenggarakan serentak di Indonesia dan salah satu nya Provinsi Sumatera Utara dan ada 8 Kabupaten kota di jajaran Sumatera Utara tambah Ilyas.

Sementara Pengamat Pemerintahan UMSU, Rio Affandi Siregar berpendapat bahwa Musrenbang ini merupakan momentum tepat bagi kedua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, agar dapat disesuaikan dengan visi misi masing-masing. Mengingat pentingnya melanjutkan pembangunan yang telah dijalankan Tengku Erry hingga saat ini.

“Dengan begitu, apa yang sudah direncanakan di Musrenbang, dapat diadopsi oleh kedua calon. Dan ini tidak masalah, karena kehadiran kedua kontestan ini sifatnya hanya mendengar, atau bertanya bila perlu. Dan bukan termasuk akan kampanye, sehingga tidak melanggar aturan tahapan Pilkada,” sebutnya.

Pun begitu, Rio mengkritik Bappeda Sumut yang terkesan kurang responsif dalam menggaungkan agenda Musrenbang ini kepada publik. Sebab, dirinya mengakui bahwa agenda besar tahunan tersebut tidak terdengar jauh hari sebelumnya. Apalagi, prosesnya bukan langsung ada, tetapi melalui proses dari bawah.

“Musrenbang ini kan penting  untuk disosialisasikan jauh hari sebelumnya. Apalagi kita tahu, media itu adalah sumber informasi bagi masyarakat luas. Jadi publik bisa tahu, rencana pembangunan Sumut di 2019,” sentuhnya.

Karena itu dirinya meminta Pemprov Sumut khususnya Bappeda melibatkan media melalui Biro Humas Pemprovsu yang selama ini aktif dalam hal menyampaikan informasi tentang apa saja yang akan dilakukan tahun berikutnya apalagi seperti Musrembang ini.