Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut R Sabrina, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Fachruddin Siregar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis, Ketua KPK RI Agus Rahardjo, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrullah menekan tombol pertanda diluncurkannya Gerakan Sekolah Berintegritas, Selasa (14/5), di Aula Raja Inal Siregar lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No 30 Medan. Biro Humas & Keprotokolan Setdaprovsu / Fahmi Aulia

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumut meluncurkan Gerakan Sekolah Berintegritas, Selasa (14/5), di Aula Raja Inal Siregar lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan. Gerakan tersebut diluncurkan usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Sumut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua KPK RI Agus Rahardjo, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Sabrina, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Fachruddin Siregar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI Zudan Arif Fakrulloh.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi usai peluncuran menyampaikan harapannya agar seluruh masyarakat Sumut mendukung program yang baru diluncurkan tersebut. “Sehingga, tujuan untuk mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam pendidikan, terpelajar, berkarakter cerdas, berdaya saing, dan mandiri dapat segera kita capai,” ujarnya.

Pendidikan yang bermartabat, kata Edy, juga diwujudkan dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan guru. “Mulai 1 Juli 2019 nanti, gaji guru honor akan naik dari Rp 40.000 menjadi Rp 90.000 per jam,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Arsyad Lubis, mengatakan Gerakan Sekolah Berintegritas merupakan program yang bertujuan untuk penguatan karakter anak bangsa melalui internalisasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam materi ajar atau kurikulum sekolah. Tak hanya itu, program ini juga bertujuan menyediakan pelayanan dan manajemen pendidikan yang berkualitas di Sumut.

BACA JUGA  Gubernur Sumut Lepas 393 Calhaj Kloter Pertama

“Gerakan Sekolah Berintegritas ini, kita wujudkan dalam bentuk enam aplikasi yang kita luncurkan hari ini, yakni e-RKS BOS (Rencana Kerja Sekolah Bantuan Operasional Sekolah), e-Raport (Penilaian Hasil Pelajar Peserta Online, e-Dupak (Daftar Usulan Perhitungan Angka Kredit), e-PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru Online Jenjang SMA dan SMK), e-Disposisi (Disposisi Berjenjang), e-GTK Berprestasi (Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Berbasis Online),” papar Arsyad.

Arsyad juga menjelaskan tentang lima program terobosan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan untuk tahun 2019. Kelima program tersebut yakni Pelayanan dan Manajemen Pendidikan Berkualitas, Gerakan Sekolah Cerdas Bermartabat, Gerakan PTK Berkualitas dan Bermartabat, Peingkatan Kesejahteraan Guru dan Non PNS, Revitalisasi SMK.

“Melalui terobosan-terobasan ini, kita harapkan transparansi dan keadilan dalam manajemen dan pelayanan pendidikan kita meningkat, begitu pula dengan prestasi-prestasi kita dalam bidang pendidikan. Sebagai informasi, tahun ini Sumut merupakan provinsi ketiga dengan jumlah siswa terbanyak yang lulus di SNMPTN, yakni sebanyak 7.937 siswa. Kemudian, kita merupakan provinsi pertama yang menerapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online terintegrasi dengan kabupaten/kota se Sumut,” tutur Arsyad.

Arsyad pun meminta dukungan dari semua pihak untuk turut menyukseskan gerakan yang baru diluncurkan tersebut. Begitu pula dengan program-program Dinas Pendidikan lainnya yang sedang diupayakan. Salah satunya, kata Arsyad, integarasi Single Identity dengan Disdukcapil Provinsi Sumut.

BACA JUGA  Edy Rahmayadi Rindu Perayaan Kemerdekaan di Lapangan Merdeka

Turut hadir dalam acara itu, seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, mewakili Forkopimda, OPD Pemprov dan Kabupaten/Kota, serta Kepala BPN se-Sumut.**