Kesehatan menjadi salah satu penentu kualitas kehidupan masyarakat. Jika kualitas kehidupan baik, maka secara tidak langsung akan menciptakan kesejahteraan hidup. Untuk itulah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Satu hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut untuk mencapai hal ini adalah dengan mengalokasikan anggaran lebih kurang sekitar Rp90 miliar dari APBD. Anggaran ini diperuntukkan mengcover sebanyak 330 ribu orang untuk mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Saat ini dari 14 juta masyarakat Sumut, sudah 70 persen diantaranya ditanggung BPJS Kesehatan dan harapan kedepan pada tahun 2018  meningkat menjadi 80 persen. Untuk selanjutnya, di tahun 2019 sesuai dengan program pemerintah seluruh masyarakat Sumut sudah semuanya ikut BPJS kesehatan dan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Agusman menilai dari tahun ke tahun pihakya terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan baik itu sarana maupun prasarana. Disamping itu, lanjutnya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 ditetapkan empat lndikator makro pembangunan yang terkait dengan kesehatan, yaitu menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, meningkatnya status gizi masyarakat, serta  meningkatnya umur harapan hidup penduduk.

“Kita terus berupaya menurunkan status gizi buruk, mencegah tidak terjadinya penyakit-penyakit menular seperti difteri yang sekarang juga lagi marak maraknya di Indonesia. Untuk itu, kompenen di Dinas Kesehatan dengan Dinkes Kabupaten/Kota serta rumah sakit yang ada di Sumut saling mendukung untuk mensukseskan visi dari Dinkes tersebut,” ujarnya.

Agusman melanjutkan, sesuai dengan nawacita presiden RI dan sejalan dengan visi  Dinas Kesehatan Sumut yakni menciptakan masyarakat yang sehat dan maju, dalam kemandirian dan kesejahteraan, maka sejak tahun 2014 semua masyarakat Sumut ditangung jaminan kesehatannya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan berobat di rumah sakit dan puskesmas, maka pihaknya terus berupaya menambah rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi. Saat ini ada  219 rumah sakit  dan 571 puskesmas yang siap  mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

“Dari 219 rumah sakit yang ada di Sumut kita sudah lebih kurang 109  yang terakreditasi. Kemudian untuk puskesmas  dari 571 puskesmas itu sudah 155  yang terakreditasi dan target kita tahun 2018 ini sudah ada 200 puskesmas siap untuk melakukan akreditasi. Artinya, akreditasi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan, supaya masyarakat Sumut tidak lagi berobat ke luar,” katanya.

Menurutnya, dari tahun ketahun, sarana dan prasarana kesehatan di Sumut terus meningkat  dan pihaknya terus berupaya bagaimana membimbing, membina dan mensupervisi Puskesmas dan Rumah Sakit supaya semuanya harus terakreditasi.

“Sejak 2016 lalu  baru 20 Puskesmas yang terakreditasi. Kemudian di tahun 2017, meningkat menjadi 155. Harapan kita di tahun ini dapat menjadi 200 puskesmas yang sudah mendaftarkan untuk akreditasi bisa terlaksana oleh kabupaten/kota.  Sedangkan untuk rumah sakit dari tahun 2016 yakni sejak saya bertugas menjadi kepala dinas hanya 36 rumah sakit yang terakreditasi  terus meningkat pada tahun 2017 sebanyak 109. Jadi setiap tahun meningkat dan inilah kami lakukan saat ini dengan dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota,” ujarnya.

Sejalan dengan kebijakan nasional, provinsi Sumatera Utara pada bulan Mei 2017 yang lalu telah mencanangkan dimulainya suatu gerakan nasionai hidup sehat  yang dikenal dengan ’Germas’ (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini mengacu pada instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017, tentang Germas dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017, tentang pedoman umum pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat.

Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Utara mengharapkan, kepada semua organisasi perangkat daerah untuk turut bersinergi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka mewujudkan enam tujuan Germas yaitu peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan edukasi hidup sehat.

 

Raih Rekor MURI

Meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Sumatera Utara tak lepas dari  meningkatnya kepesertaan  jaminan sosial untuk kesehatan masyarakat khususnya para pekerja rentan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bank Sumut, dan BPJS Ketenagakerjaan menerima predikat rekor MURI atas keanggotan yang mencapai 31 ribu lebih pekerja rentan  yang mendapat perlindungan selama 3 bulan dalam 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan cuma-cuma.

Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono, mengungkapkan bahwa, para pekerja di Provinsi Sumatera Utara saat ini bisa bekerja dengan lebih tenang, khususnya para pekerja rentan, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan upaya yang sangat baik untuk melindungi para pekerja rentan di wilayahnya melalui program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan).

“Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Utara ini tentunya layak mendapat apresiasi, dan sudah sepantasnya untuk dapat diduplikasi oleh Pemerintah Provinsi lainnya”, jelas Sumarjono.

Sebelumnya, rekor MURI yang sama diraih oleh Makassar dengan jumlah kepesertaan gratis sebanyak 7.200 orang. “Kami harap, perhatian dari Pemprov Sumatera Utara ini dapat dimanfaatkan oleh para pekerja sebagai suatu momen untuk dapat bekerja sebaik-baiknya dengan tenang dan nyaman karena sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan”, ujar Sumarjono lagi.

 

“Peningkatan fasilitas alat medis di RS Haji Medan tidak terlepas  dari bantuan Pemprovsu, sehingga saat ini peralatan yang kita miliki sudah berstandar internasional. Ke depan kita harapkan Pemprovsu dapat semakin meningkatkan perhatian kepada RS Haji Medan, dan RS ini dapat menjadi RS kebanggaan masyarakat Sumut”

Dr. Hj. Diah Retno W. Ningtyas, MH
Direktur RS. Haji

 

Dirinya menambahkan, setelah 3 bulan masa perlindungan, diharapkan para pekerja bisa melanjutkan sendiri program perlindungan mereka agar dapat tetap tenang dan nyaman dalam bekerja.

Di tempat yang sama Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis, mengatakan pihaknya akan terus memberikan palayanan terbaik atas program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

 

“Data potensi yang kami himpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017menjelaskan bahwa terdapat 4,5 juta angkatan kerja yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dimana 1,3 juta pekerja di antaranya sudah terdaftar”
Ungkap Umardin

Dikatakannya, Pemprov Sumut sudah menggelar program kepesertaan BPJS tenaga kerja dari dana CSR Bank Sumut ini sejak tahun 2015. Dimana tahun 2015 jumlah peserta yang didaftarkan sebanyak 2.303 orang, tahun 2016 sebanyak 5.060 orang, tahun 2017 sebanyak 21.000 orang dan tahun 2018 sebanyak 31.465 orang.

 

Pembenahan RS Pemerintah

Pemerintah Provinsi Sumut membawahi satu Rumah Sakit yakni RS Haji Medan. Pembangunannya diawali pada tahun 1990 ketika terjadinya musibah terowongan Mina yang banyak menimbulkan korban Jemaah Haji Indonesia. Momen ini menjadikan pemerintah pusat berupaya membangun Rumah Sakit Haji di empat embarkasi calon jemaah haji Indonesia.

Pembangunan RS Haji ini didukung dari bantuan Garuda Indonesia, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila bahkan bantuan-bantuan dari tiap Pemda Tk. II seluruh Sumatera Utara, Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta. Selain itu, juga dukungan masyarakat melalui infak para jemaah haji dan infak pegawai negeri yang beragama Islam.

Pada tanggal 28 Februari 1991 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menandatangani Prasasti untuk keempat Rumah Sakit Haji, yakni Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 445.05/712.K, tanggal 7 Maret 1991 dibentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan dan akhirnya diletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Haji Medan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, (H. Munawir Sjadzali) dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 1991. Tepatnya, tanggal 4 Juni 1992, Bapak Presiden Soeharto berkenan meresmikan Rumah Sakit Haji Medan.

Selanjutnya, tanggal 3 Juni 1998 dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan Ketua Umum Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Sementara, tanggal 30 November 2011 Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan. Dan pada tanggal 29 Desember 2011 secara resmi dilakukan acara Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sejak beralih pengelolaannya kepada Pemprovsu, Direktur RS Haji Medan, dr Diah Retno W. Ningtyas, MH mengatakan kalau pihaknya berupaya keras untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit tersebut.

Tentu saja hal ini bukan gampang, apalagi sejak dibangun hingga diserahkan pengelolaannya kepada Pemprovsu, fasilitas yang dimiliki rumah sakit tersebut sangat minim. “Bayangkan saja dari dibangun sejak tahun 1992 hingga diambil alih Pemprovsu, ruangan IGD, ICU, HD dan lainnya itu tidak standar,” kata Retno.

Namun, kini sejak tahun 2013, RS Haji Medan sudah terakreditasi dengan pelayanan yang berstandar internasional, fasilitas ditambah dan bangunan juga banyak yang direnovasi. Saat ini RS Haji Medan sudah tidak kalah dengan rumah sakit lainnya yang berstandar internasional. Terutama untuk melayani pasien kanker, stroke juga jantung.

Rumah Sakit ini kini memiliki fasilitas alat CT-Scan, Katerisasi Jantung, Hemodialisa, ICU juga IGD. ujar Retno sembari menyebutkan saat ini 90 persen pasien yang dirawat di RS Haji Medan merupakan pasien BPJS. (*)