MEDAN – Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi mengharapkan agar agenda seperti bimbingan teknis pengelolaan Administrasi Kependudukan bidang pencatatan sipil lebih sering dilakukan. Guna peningkatan sumber daya aparaturnya didalam penambahan wawasan dan intelektual sesuai dengan visi misi pemerintah provinsi Sumatera Utara yaitu membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi, khusus bidang pencatatan sipil.

“Diharapkan nantinya akan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya bidang pencatatan Sipil,”ujar Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan saat membacakan sambutan Gubsu pada acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Admnistrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota Bidang Pencatatan Sipil, Rabu malam (25/10) di Gran Kanaya Hotel Medan.

Hadir dalam kesempatatan itu mewakili Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI, Kasi Pencatatan perceraian, kependudukan dan pencatatan Sipil Kemendagri RI Petus H Hutauruk, SS, MT, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumut Drs Ahmad Zaki MAP, para pejabat Struktural Eselon III, IV dan staf di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Karena lanjut Gubsu pencatatan sipil berupa akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian kedudukannya sangat penting dan merupakan hak dari setiap warganegara dalam arti memperoleh akta autentik dari pehabat Negara dalam menopang perjalanannya dalam mencari kehidupan.

Dicontohkannya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan padaa ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian dan status anak. “Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang kemudian hari,” kata Nouval.

Oleh karenanya sudahlah adalah wajar dan sudah saatnya para penyelenggara Negara di Indonesia ini digugah hatinya untuk menyadarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur seluk beluk pencatatan sipil, baik tentang kelahiran, perkawinan, kematian yang berhubungan dengan status hokum seseorang perlu di perbaiki mengikuti perkembangan zaman.

“Perlu adanya pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan,” sebut Nouval.

Kepada para peserta Gubsu meminta agar lebih fokus dalam melaksanakan bimbingan teknis yang akan dilaksankan. “Sehingga nantinya ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di daerah kabupaten/kota,” pesan Gubsu.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/kota Bidang Pencatatan Sipil diikuti 66 orang peserta dari 33 kabupaten /kota dari organisasi perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil.

Acara dilaksanakan selama tiga hari mulai Rabu-Jumat (25-27 Oktober) dimana tenaga pengajar berasal dari Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Kependudulkan dan Pencatatan Sipil Kemdagri.

Kegiatan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah kabupaten/kota baik secara teknis maupun kemampuan administrasi pada bidang pencatatan sipil.

“Juga untuk mempersatukan pemahaman pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pencatatan sipil dan cara memudahkan percepatan cakupan akta kelahiran 0-18 tahun se kabupaten/kota di Proivinsi Sumatera Utara,” ujar Zaki.