Wagubsu Nurhajizah Marpaung saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Permasalahan Darurat Narkoba Ditinjau dari Aspek Keselamatan Bangsa diruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

MEDAN – Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara (Sumut) menjadi ancaman serius yang harus segera disikapi oleh Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Apalagi berdasarkan survey BNN dan Puslitkes UI tahun 2015, Sumut merupakan peringkat 2 Provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia setelah DKI. Untuk membentengi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba tersebut perlu adanya upaya serius yang dilakukan Pemprovsu beserta stage holder terkait.

Bahkan Pemprovsu telah menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) untuk penanggulangan dan pencegahan daerah. Hal ini dikatakan Gubernur Sumut Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH saat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Permasalahan Darurat Narkoba Ditinjau dari Aspek Keselamatan Bangsa diruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan Selasa (15/08/2017).

“Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan bahaya narkoba sebelumnya beberapa langkah telah dialakukan Pemprovsu. Saat ini kita juga sedang menyusun rancangan Perda,” ujar Wagubsu Nurhajizah Marpaung.

Hadir dalam FGD tersebut Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan Balitbang Kementerian Pertahanan RI, Laksamana Pertama TNI Agus Rustandi, bersama Ketua Tim Peneliti Dr. Ernalem Bangun, Asisten Pemerintahan Setdaprovsu Jumsadi, Kabiro Otda Provsu Basarin Tanjung, Ketua DPD Gerakan Anti Narkotika (Granat) Sumatera Utara (Sumut) Hamdani Harahap, Perwakilan BNN Sumut, perwakilan Danlantamal I Belawan, perwakilan Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Poldasu, perwakilan Kesbangpolinmas, perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumut.

Dikatakan Nurhajizah menindaklanjuti himbaua Presiden Jokowi bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan perlu dilakukan upaya serius oleh pemerintah daerah Pemprovsu telah melakukan berbagai upaya diantaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran Gelap Narkoba (P4 GN) melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No 30 Tahun 2015 di Provinsi Sumut dan pembentukan tim penyusun naskah akademis rancangan peraturan daerah terkait program P4GN.

Secara simultan Satgas P4GN ini telah terbentuk di 11 Kabupaten Kota di Sumut diantaranya Kota Medan, Labuhan Batu, Sergai, Langkat Madina, Deliserdang, Tebing Tinggi dan Gunung Sitoli. Selain itu, Pemprovsu telah membuat MoU dengan Kapoldasu, Pangdam I /BB yang melibatkan pengusaha dalam rangka merubah daerah rawan Kejahatan Narkoba di wilayah pesisir pantai menjadi wilayah bersih dan aman dari kejahatan Narkoba. Salah satunya dengan mengaktifkan kegiatan masyarakat yang positif dengan dibantu melalui dana sejumlah perusahan-perusahan di Sumut melalui dana CSR. Selain itu Pemprovsu juga dinilai aktif menggelar bimbingan teknis (Bintek) maupun sosialisasi terkait bahaya narkoba pada tahun 2017 yang dilaksanakan di sejumlah Kabupaten Kota di Sumut.

“Atas upaya yang dilakukan Pemprovsu, beberapa waktu lalu Gubernur kita mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017 yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 13 Juli 2017 lalu di Plaza Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Nurhajizah juga menyampaikan bahwa kondisi geografis Sumut yang memiliki sejumlah pintu masuk baik dari jalur air, darat dan udara dengan negara tetangga serta didukung dengan jumlah penduduk yang mencapai 14 juta jiwa memang menjadi lahan yang empuk bagi pengedar narkoba. Oleh karenanya Wagubsu berharap melalui FGD yang dipelopori oleh Kementerian Pertahanan RI nantinya dapat melahirkan sebuah rekomendasi yang bermanfaat bagi penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia.

“Saat ini ada beberapa negara yang berminat menginvestasi di Sumut. Kita juga berharap juga dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan juga dapat mengurangi tingkat pengguna maupun pengedar narkoba. Karena salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba salah satunya juga persoalan ekonomi,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Tim Peneliti dari Kementerian Pertahanan Dr. Ernalem Bangun letak yang strategis dan penduduk yang besar menjadi alasan para pengedar narkoba membidik Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia menduduki peringkat pertama tersangka narkoba terbesar di Asean. Ironisnya lagi lanjut Enalem, meskipun upaya penegak hukum semakin gencar malah jumlah semakin meningkat yait pada Tahun 2014 3,8-4,1 juta meningkat menjadi 5,8-5,9 juta di tahun 2016.

“Artinya upaya pemberantasan belum dapat memenuhi harapan untuk menekan peredaran narkoba. Berdasarkan penelitian kita diberbagai daerah seperti di Jakarta, Samarinda, Batam dan Jogya kita dapatkan informasi dari pemicu meningkatnya narkoba karena berbagai faktor diantaranya adanya ketidakharmonisan didalam keluarga, pergaulan kelompok sebaya, kurangnya pengetahuan tentang bahaya dan hukuman dari penyalahgunaan narkoba, sikap acuh tidak acuh masyarakat terhadap peredaran narkoba, dan banyaknya jalur transportasi ilegal baik darat, udara, laut, dan bebasnya visa kunjungan warga negara asing,” ujarnya.

Saat ini lanjut Ernalem, bahwa petugas kita belum dapat menyentuh bandar besar ataupun produsen narkoba diluar negeri karena terputusnya jaringannya. Selain itu peredaran narkoba malah tumbuh subur di Lapas dan meningkatkan status seorang napidana dari yang sebelumnya sebagai pemakai menjadi Bandar.

“Strategi potensial untuk narkoba adalah menitikberatkan pencegahan, prefentif bukan kepada kuratif. Kami berharap penelitian kami ini akan menyumbangkan pikiran dalam menyelesaikan, paling tidak meminimilisir narkoba. Kami sebagai institusi di lembaga pertahanan akan memberikan masukan. Untuk itu kami mengharapkan masukan di FGD ini terkait kondisi disini dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan,” pungkasnya.

Senada Laksamana Pertama TNI Agus Rustandi mengatakan bahwa persoalan narkoba menjadi ancaman serius dan menyangkut dengan persoalan pertahanan negara. Apabila seluruh masyarakat telah terpapar narkoba maka keaman negara akan terancam karena tidak adanya generasi yang handal yang dimiliki Indonesia kedepan.

“Kami ingin melihat ada apa dengan permasalahan narkoba disini. Kami fokus dan mendatangi empat daerah yakni Jakarta, Batam Samarinda. Medan dan Jogja. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini akan bermafaat. Karena narkoba tidak punya segmen, semua bisa terkena tidak memandang usia,” katanya.