Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan suatu daerah. Perekonomian yang maju menjadi cermin kalau daerah tersebut berkembang dengan baik, sebaliknya jika mengalami stagnasi atau malah mundur ke belakang dipastikan daerah tersebut sedang mengalami pembangunan yang melambat.

Sumatera Utara mengalami pertumbuhan perekonomian yang signifikan, pada tahun 2017 tercatat 5,12%. Pertumbuhan ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,07%. Ini tentu hal yang menggembirakan menunjukkan ekonomi Sumut berjalan ke arah yang baik.

Tidak hanya itu, pada tahun 2017 tingkat inflasi Sumut juga lebih rendah dari nasional. Inflasi Sumut pada tahun 2017 sebesar 3,2% (year-on-year) sedangkan nasional 3,61. Sumatera Utara berhasil menekan inflasi dengan sangat baik. Kerja keras Tim Pengendali Infllasi Daerah (TPID) terbayarkan dengan prestasi ini bahkan menjadi contoh best practice dalam pengendalian inflasi daerah.

“Di tahun 2017 perekonomian Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,12%, angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07%. Tingkat inflasi kita juga lebih rendah dibanding nasional, Sumatera Utara itu 3,2% pada tahun 2017, nasional 3,61%,” ujar Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Arief Budi Santoso.

Lebih lanjut dikatakan Arief, bila dibandingkan dengan lima provinsi besar lainnya di Indonesia, Sumut masih unggul dalam menekan laju inflasi. Tahun 2017 tercatat inflasi Jakarta sebesar 3,72%, Jawa Timur 4,04%, Jawa Barat 3,61% dan Sulawesi Selatan 4,44%. Ini tentu menjadi prestasi yang besar untuk Sumut. Tetapi, pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi, 5,18%.

“Kalau kita lihat dari statistik jumlah investasi baik PMA maupun PMDN dari tahun ke tahun meningkat mulai dari Rp12 triliun, Rp15 triliun dan terakhir Rp20 triliun.” Jelas Gubsu.

Membaiknya perekonomian Sumut tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, baik pemerintah pusat dan provinsi. Pada Februari 2017 Presiden RI Joko Widodo ingin pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara di Sumut dipercepat agar bisa menjadi hub internasional. Inilah yang sedang diupayakan pemerintah agar laju pertumbuhan ekonomi semakin baik.

Perhatian Presiden yang cukup besar bagi Sumatera Utara ini tentunya sangat menguntungkan, apalagi sejak tahun 1987 Sumut tidak mendapat kesempatan untuk membangun jalan tol, tetapi di tahun 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan jalan tol terpanjang di luar pulau Jawa.

Begitu juga Bandara Kualanamu, KEK Sei Mangke, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Silangit dan infrastruktur lainnya. Ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya sinergitas antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah pusat.

Saat ini pemerintah juga tengah menggenjot pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara. Proses pembangunannya sudah mencapai 92% untuk yang ke laut dan akan berstatus sebagai pelabuhan internasional mulai bulan April 2018. Pelabuhan Kuala Tanjung dianggap memiliki posisi yang strategis, dekat dengan Malaysia, Singapura dan Thailand sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Sumatera Utara.

Kuala Tanjung tidak hanya memiliki pelabuhan yang akan menjadi hub internasional, namun daerah ini juga punya PT. Inalum yang merupakan satu-satunya produsen alumunium di Indonesia. PT. Inalum bisa menghasilkan 260 ribu ton alumunium cair setiap tahun sehingga memberikan dorongan ekonomi dari aktivitas ekspornya.

Selain Pelabuhan Kuala Tanjung dan PT. Inalum, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke juga sedang dalam dipercepat pembangunannya. Sei Mangke ingin dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Eco – Industrial Park dan beberapa perusahaan besar sudah mulai meramaikan kawasan industri ini seperti pabrik kelapa sawit kapasitas 400 ton kernel per hari, pembangkit listrik bio massa sawit kapasitas 2×3,5 MW dengan kepemilikan PTPN3. Unilever Oleochemical Indonesia dan pabrik minyak goreng berkapasitas 600.000 ton CPO/tahun (per hari 2000 ton yang merupakan miliki PT. Industri Nabati Lestari, konsorsium antara PTPN3 dan PTPN4). Progresnya saat ini sekitar 70% dan ditargetkan Mei 2018 sudah beroperasi.

Cepatnya pembangunan infrastruktur ini berpengaruh besar pada semua sektor terutama empat kinerja sektor di Sumut (pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi). Untuk Pertanian dan Perkebunan sawit memang mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2017 terjadi penurunan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan juga respon negatif penurunan harga komoditas global. Total pada triwulan IV tahun 2017 ekspor Sumatera Utara sebesar 5,1% sedangkan di triwulan sebelumnya 21,4%. Ini terjadi terutama karena penurunan ekspor CPO ke India  sebesar 47,5% (yoy) karena tingginya tarif impor CPO dan Refine Palm Oil (RFO) di India. Untuk mengatasi hal ini Sumut membanting stir untuk mencari negara-negara importir CPO lain sebagai upaya untuk kembali meningkatkan ekspor.

“Sumatera Utara merupakan daerah perkebunan, ada 2,1 juta hektare perkebunan, 1,6 juta hektare merupakan perkebunan sawit. Sei Mangke dibangun untuk memaksimalkan itu, ada sekitar 160 industri turunannya yang bisa kita maksimalkan,” kata Gubernur Sumatera Utara, Dr. Ir. H Tengku Erry Nuradi Msi.

Tingginya pembangunan di Sumut juga mendorong peningkatan sektor konstruksi. Berlangsungnya proyek-proyek infrastruktur strategis di Sumut memberikan dampak besar pada perusahaan konstruksi lokal. Pembangunan infrastruktur menarik realisasi investasi di Sumatera Utara, pada triwulan II Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera utara mencapai angka 13,63 triliun dari targetnya sebesar 20,3 triliun. Secara nasional PMDN Sumut ada di peringkat ke-7 dan PMA peringkat ke-11 (Sumber: news.analisadaily.com). Bahkan menurut keterangan Gubsu Erry terakhir investasi PMA dan PMDN mencapai angka 20 triliun.

Pada triwulan I 2017 investasi 4,0% dan pada triwulan II meningkat signifikan menjadi 4,5%. Perbaikan kinerja investasi tersebut didukung kinerja investasi bangunan dan non bangunan yang meningkat masing-masing 5,1% (yoy) dan 2,0% (yoy) dari 4,5 (yoy) dan 1,7 (yoy) di triwulan I 2017. Peningkatan investasi bangunan didorong mulai menggeliatnya belanja modal pemerintah. Sementara itu peningkatan investasi non bangunan ditopang oleh penjualan mesin dan perlengkapan, serta parts kendaraan untuk perkebunan merespon peningkatan produksi perkebunan.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Dr. Syech Suhaimi juga mengakui pertumbuhan ekonomi Sumut bagus pada tahun 2017. Namun, lanjut dia, jika dibandingkan dengan tahun 2016 cenderung melambat. Sebab, pada 2016, pertumbuhan mencapai sebesar 5,18 persen.


Pesatnya perkembangan Sumut berdampak kepada angka kemiskinan. Pada bulan September 2017 BPS mencatatkan ada 1.326,57 ribu orang (9,28%) yang masuk ketegori miskin, turun sebesar 0,94 poin dibanding dengan persentase penduduk miskin Maret 2017 yang berjumlah 1.453,87 ribu orang (10,22%).

Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan ekspor CPO yang cukup drastis. Walau terjadi penurunan ekspor CPO, Sumut masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonominya dan menekan laju inflasi. Ini juga tidak terlepas dari kinerja ekspor antar daerah mulai mengalami perbaikan. Hal ini terjadi seiring dengan mulai membaiknya kinerja sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan holtikultura serta membaiknya pertumbuhan ekonomi beberapa daerah mitra dagang utama seperti Sumatera Selatan dan Jambi.

Di sisi lain, permintaan domestik akan produk makanan dan minuman juga mulai membaik. Tercermin dari hasil liaison (hubungan dengan sektor lain) kepada pelaku usaha industri pengolahan khususnya oleokimia. Sektor ini memberikan kestabilan permintaan domestik yang disertai dengan peningkatan aktivitas manufaktur domestik.

Dua atau tiga tahun terakhir menurut catatan BPS pada pertemuan bulan Februari 2018 di Solo hasil produksi Sumatera Utara surplus atau swasembada terbesar sejak berdirinya provinsi ini.

Dari sektor pangan Sumatera Utara masih bisa mempertahankan swasembada beras di tahun 2017, mencapai angka 5,1 juta ton atau surplus 1,7 ton dari kebutuhan yang diperhitungkan 3,4 juta ton. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut, Azhar Harahap mengatakan produksi padi di seluruh daerah selama 2017 meningkat sekitar 0,5 ton dari tahun sebelumnya. Sementara tahun 2016 produksi padi 4,6 juta ton.

“Dengan surplus ini tentu kita kelebihan produksi dan kemudian dikirim ke daerah lain seperti provinsi Riau dan lainnya yang membutuhkan,” kata Azhar yang dikutip dari republika.co.id.

Hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah pendistribusian hasil produksi yang tentunya akan berpengaruh secara tidak langsung kepada petani. Untuk menstabilkan angka permintaan dan pasokan pemerintah mengalihkan ke provinsi lain yang membutuhkan sehingga harga tetap bisa dikendalikan.

 

Pilkada Mendorong Laju Perekonomian

Perekonomian Sumut tahun 2018 pada triwulan I diperkiakan akan melambat dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan belanja pemerintah yang masih rendah dan investor yang cenderung wait and see.

Selain itu, dari sisi eksternal eskpor luar negeri diperkirakan melambat merespons penurunan harga komoditas dan serta tingginya ketidakpastian global. Namun demikian, konsumsi diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan karena UMP dan dimulainya kampanye pilkada serentak yang akan mendorong konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit).

Pada triwulan I 2018, harga komoditas perkebunan terutama CPO, karet dan kopi diperkirakan menurun dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari penurunan harga yang terjadi pada awal triwulan berjalan. Harga CPO bulan Januari tumbuh negatif sebesar -14,5% (yoy) atau turun sekitar -55,4% dibandingkan dengan puncak harga CPO yang terjadi di awal tahun 2017. Sementara, harga karet juga terkontraksi sebesar 22,8% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -13.6% (yoy).

Mencermati perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Utara didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan LNPRT seiring dengan pelaksaan PILKADA 2018. Di tahun politik, belanja pemerintah khususnya investasi dan belanja bantuan sosial diperkirakan akan meningkat. Selain itu, investasi bangunan juga akan meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berjalan on-track.

Namun demikian, sektor eksternal khususnya ekspor luar negeri diperkirakan akan menurun seiring harga CPO dan karet yang menurun, sedangkan perdagangan antar pulau diperkirakan akan membaik seiring dengan perbaikan kinerja sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan holtikultura.

Kepala Dinas Bappeda Sumut, Ir. Irman Dj Oemar, Msi mengatakan pembangunan Sumut juga sudah berkembang pesat dan sudah berjalan on the track. Artinya arah pembangunan di Sumatera Utara sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Padahal sebelumnya, Pemprovsu harus melalui masa-masa sulit dimana wajib memenuhi tanggung jawab ke kabupaten/kota sekitar Rp2,2 triliun sedangkan Pemprovsu hanya memiliki APBD Rp7,7 triliun pada tahun 2015. Namun, perlahan di masa kempemimpinan Gubsu Tengku Erry Nuradi hal ini bisa dituntaskan. Ini menjadi satu bukti pengelolaan keuangan Sumut membaik ditambah pada tahun 2018 APBD mencapai Rp13 triliun.

Ke depan, Pemprovsu juga akan mengantisipasi faktor risiko penghambat perbaikan ekonomi diantaranya adalah terhambatnya ekspor karena kebijakan proteksionisme negara tujuan ekspor utama dan berlanjutnya penurunan harga komoditas. Selain itu, ketidakpastian kondisi keamanan pra pilkada juga menghambat investasi di dunia usaha. Pun begitu, pelaku usaha cukup optimis terhadap kondisi usaha ke depan yang tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perkiraan kegiatan dunia usaha ke depan. (*)