PJ. Gubernur Sumatera Utara Drs. Eko Subowo, MBA Foto Dengan Asdep Pengembangan Destinasi Regional I Kemenpar RI, Drs. Lokot Ahmad Enda, MM. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI, Drs. Makmur Bangun, M.Si Anggota DPD RI, Parlindungan Purba, SH, MA, Ketua Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba, Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH, Kadis Budpar Provsu, Dr. Ir. H. Hidayati, M.Si Aula Binagraha Medan, Kamis 28 Juni 2018

MEDAN – Peristiwa tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba menjadi catatan penting Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam hal pengelolaan pariwisata. Utamanya untuk memperbaiki keselamatan, keamanan dan kenyamanan pariwisata di daerah ini.

Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA ketika membuka Forum Group Discussion (FGD) tentang pengelolaan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Sumut, bersama para stakeholder pariwisata dan pihak terkait, serta pemerintah kabupaten/kota, di Gedung Bina Graha Jalan Diponegoro Medan, Kamis (28/6).

“Saya apresiasi kegiatan ini untuk memberikan penekanan kepada pengelolaan pariwisata. Apalagi Danau Toba khususnya, mungkin satu-satunya di dunia yang seperti ini, ada pulau di tengahnya, dan di atas gunung. Ditambah lagi upaya pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai anggota UNESCO. Kalau sudah disetujui, kesalahan dan permasalahan yang terjadi selama ini tidak boleh terulang lagi, karena itu merusak citra pariwisata kita sendiri,” ujar Pj Gubsu Eko Subowo.

Disampaikan Eko, bahwa dunia wisata juga tidak bisa lepas dari keunggulan pelayanan kepada pengunjung. Sebab jika mengandalkan fasilitas seperti infrastruktur dan lainnya, yang bersifat fisik, belum tentu membuat wisatawan tertarik berkunjung. Sehingga perlu ada jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.

“Kita tahu baru-baru ini transportasi kita sedang mengalami persoalan. Karena itu kita akan lakukan perbaikan untuk keselamatan, khususnya transportasi danau. Pertama kita akan perbaiki SOP (standar operasional prosedur) dan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria), misalnya spesifikasi dan pelayanan,” jelas Eko, sembari menyebutkan bahwa dermaga juga harus gunakan standar.

Karena itu, lanjut Eko, upaya perbaikan akan dapat dicapai dengan kerjasama antara pemerintah sebagai regulator, kemudian swasta yang mengusahakan sarana serta pengguna. Sehingga perlu ada sinergi antara ketiganya, dan prioritas pemerintah menjadikan Sumut sebagai destinasi wisata Nasional dapat terwujud. “Kalau tidak maka, kita bukan termasuk orang-orang yang belajar. Jadi, tempa besi selagi panas. Maka momentum ini kita manfaatkan untuk perbaikan. Kalau keburu dingin, nanti susah lagi,” sebutnya.

Sedangkan terkait output dari FGD tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut Hidayati menyampaikan bahwa harapannya dapat teridentifikasi hal apa saja yang penting untuk dilakukan pemerintah daerah. Namun yang terpenting adalah keselamatan, keamanan dan kenyamanan pariwisata. “Intinya FGD ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait keamanan dan kenyamanan dalam mendukung pariwisata di Sumut,” sebutnya.

Turut hadir diantaranya Ketua Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba (GKT) Dr Nurhajizah Marpaung (Wakil Gubernur periode 2013-2018), Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I Kemenpar Lokot Ahmad Enda, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, serta perwakilan dari Ditjen Otda Kemendagri, Basarnas dan pemerintah kabupaten/kota. **