Pilkada Berkualitas untuk Sumut Berintegritas

Tahapan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Sumatera Utara sudah dimulai. Gubernur Sumatera Utara Dr HT Erry Nuradi, M.Si, mengingatkan sejumlah hal yang harus diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu. Tujuannya agar pelaksanaan dan hasilnya berkualitas.

“Persiapan dan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak di Sumut itu dilakukan maksimal,” kata Erry Nuradi pada acara Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Hotel Tiara Medan, Minggu (8/10/2017) malam.

Hadir diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea beserta anggota Nazir Salim Manik, Yulhasni, Benget Silitonga dan Iskandar Zulkarnain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Syafrida Rasahan dan anggota Hardi Munthe, Pangdam I/BB Mayjend TNI Cucu Sumantri, serta para mantan KPU Sumut.

Adapun beberapa titik rawan dimaksud lanjut Gubenur, yakni pertama pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Biasanya dipicu masalah calon pemilih tidak terdaftar, pemilih ganda maupun pemilih fiktif. Karenanya harus disikapi dengan bijaksana, agar semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, harus mendapatkan haknya.

“Titik rawan kedua adalah penetapan pasangan calon. Karena itu kami berharap KPU dan Bawaslu berpegang teguh terhadap ketentuan dan aturan main yang telah ada. Tentu ini membutuhkan komitmen kuat serta integritas penyelenggara,” sebut Gubernur.

Sementara titik rawan ketiga kata Erry, adalah saat pelaksanaan kampanye politik. Dalam proses ini, perlu diatur dengan tujuan meminimalisir dampak negatif, serta lebih memaksimalkan tujuan kampanye tersebut. Kemudian lanjut pada poin keempat adalah penetapan pasangan terpilih. “Pada umumnya ini akan diikuti oleh ketidakpuasan calon tertentu. Begitupun, ketidakpuasan hendaknya disalurkan melalui mekanisme hukum, bukan pengerahan massa yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban,” katanya.

Diketahui, pada 2018, akan berlangsung satu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut serta pemilihan bupati/wakil bupati di delapan kab/kota di Sumut. Gubsu memahami akan selalu ada pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil Pilkada. Namun para penyelenggara harus senantiasa berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Karena itu pesta demokrasi ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik pasangan calon, partai politik, keamanan maupun masyarakat umum.

“Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 harus kita persiapkan sebaik mungkin, sehingga prosesnya berjalan baik, serta diterima semua pihak,” katanya.

Ketua KPU RI Arief Budiman yang hadir dalam peluncuran tersebut, juga berharap besarnya anggaran pesta demokrasi ini, harus diimbangi dengan hasil yang berkualitas, partipasi pemilih yang tinggi dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Namun yang tidak kalah penting adalah transparansi dan integritas penyelenggara.

“Jadi (peserta Pilgub dan Parpol) jangan marah kalau kami menolak diajak ngopi. Apalagi di Medan, banyak warung kopi yang buka 24 jam. Jadi mohon dimaklumi,” sebutnya.

Sementara, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea juga menyampaikan komitmen jajarannya hingga tingkat terbawah untuk menjadikan Pilgub Sumut 2018 lebih baik dan berkualitas dengan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas. Karena itu, untuk semua kegiatan, disiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Jum teknisnya. “Pertama, kami bekerja profesional, sesuai aturan yang ada. Kedua kami jaga integritas, menjaga jarak yang sama kepada semua peserta, dan ketiga transparansi,” sebut Mulia sekaligus menyampaikan bahwa anggaran Pilgub yang ditampung di APBD Sumut mencapai Rp1,2 triliun dengan jumlah pemilih 10,2 juta orang.

Untuk melaksanakan Pilgubsu, KPU Sumut mendapatkan hibah dari Pemerintah Sumut sebanyak Rp855 miliar yang akan dicairkan dua tahap. Pencairan tahap I telah dilaksanakan pada 11 September 2017 sebesar Rp 327 miliar sedangkan sisanya akan dicairkan pada 2018. Dana tahap I ini juga telah dibagikan kepada 34 KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sumut. “Besaran dana setiap kabupaten dan kota tidak sama karena pembagian anggaran disesuaikan dengan luas daerah dan jumlah penduduknya,” ujar Mulia.

Dipaparkan lebih lanjut oleh Mulia, pengalokasian anggaran dibagi kepada empat bagian yakni; penyelenggara, sosialisasi, logistik, dan kelompok kerja. Anggaran terbesar dialokasikan kepada penyelenggara Pilgubsu sebab KPU akan merekrut tenaga tambahan selama dilaksanakannya proses persiapan hingga terlaksananya Pilgubsu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung berharap KPU dan Bawaslu agar bijak dalam menggunakan anggaran sebab dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Pilgubsu tidak sedikit. Dia menambahkan Pilgubsu 2018 nanti menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang mampu membawa perubahan lebih baikuntuk Sumut. “Diperlukan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat dan kerja sama yang baik antara KPU dan Bawaslu,” pungkasnya.

Pesta Demokrasi itu Mengajak Bersatu

Pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) tak jarang menimbulkan gesekan horizontal di masyarakat yang bermuara pada perpecahan. Gubsu Dr. Ir. HT Erry Nuradi, M.Si, seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan dan kerukunan khususnya antar agama menjelang dan saat Pilkada Serentak 2018.

Pada kesempatan itu Gubsu mengatakan pemilihan kepala daerah sangat rawan akan perpecahan di masyarakat mulai dari perbedaan pendapat hingga perbedaan keyakinan, yang akhirnya akan mengancam terhadap ketentraman masyarakat dan perpecahan.

“Marilah kita tidak saling mengejek bahkan mengumbar kesalahan antar calon pemimpin kepala daerah dan juga para pendukung. Agar ketentraman dan kerukunan kita yang selama ini terbina dengan baik dan akrab tetap terjalin,” paparnya.

Tengku Erry memiliki harapan kepada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan elemen masyarakat untuk membina kesatuan dan persatuan meski ada perbedaan visi maupun misi pada masa-masa kampanye nantinya.
Diketahui, pada Pilkada Serentak 2018 di Sumut, terdapat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serya dan 8 kabupaten/kota yakni Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Batubara, Padang Lawas, Langkat, Deliserdang,Tapanuli Utara dan Dairi.

Dalam apel bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Markas Kodam I/BB, pada 17 Oktober 2017, Kapoldasu Irjen Pol Paulus Waterpauw pernah menyampaikan, agar TNI-Polri dapat menjaga netralitas baik dalam Pilkada Serentak 2018. “Dalam pilkada, tugas TNI-Polri itu hanya mengamankan dan memperlancar semua proses dan tahapan pemilihan. Kita harus kompak dan bersatu,” kata Paulus.

Bahkan menurut Kapoldasu, prajurit tidak boleh menunjukkan sikap yang tidak netral, begitu juga dengan menggerakkan tubuh sekalipun, itu juga tidak dibenarkan kalau tidak netral. “Prajurit jangan banyak bersikap yang tidak netral. Sebab, menggerakkan tubuh sekalipun itu tidak boleh kalau tidak netral,” tegas Kapolda.

Hal senada juga diungkapkan Pangdam I/BB, Mayjend TNI Cucu Soemantri yang menyebutkan bahwa netralitas dalam pilkada merupakan harga mati.”Netralitas adalah harga mati. Sebab, salah satu keberhasilan demokrasi kita adalah ketika TNI-Polri netral dalam melaksanakan tugasnya dengan benar,” kata Pangdam.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga mengimbau agar semua instansi dapat saling bersinergi sehingga dapat melakukan pengamanan di lapangan dalam Pilkada Serentak 2018 dengan menunjukkan soliditas antara TNI-Polri, pemerintah dan tokoh masyarakat.

“Dengan begitu maka kita tidak jalan masing-masing, tapi kita berkomitmen untuk bersinergi. Selagi kita diberikan amanah untuk melakukan hal ini marilah kita jalankan amanah dengan maksimal,” kata Pangdam.

Sebelumnya, Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumut, Suriadi Bahar, mengatakan pihaknya berupaya mensinergikan dan sinkronisasi tugas dan fungsi lembaganya dan forum-forum strategis yang ada di Sumut, dalam menjaga dan memelihata ketentraman dan ketertiban di willayah Sumut dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018.

Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, nantinya diharapkan peran dan fungsi forum-forum strategis yang ada baik di provinsi maupun Kabupaten/kota se Sumut yaitu FKUB, FKDM, FPK, FPB dan FKPT semakin meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka memelihara, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Partisipasi Pemilih jadi Tantangan

Fakta empiris rendahnya partisipasi pemilih dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Dr Ir HT Erry Nuradi, M.Si, menilai, meningkatkan partisipasi pemilih jadi tantangan.

Dengan membandingkan Pilkada Kota Medan tahun 2015 yang tingkat partisipasi pemilihnya sangat rendah, Erry menegaskan, peningkatan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2018 menjadi tantangan. “Seperti kita ketahui pada Pilkada Kota Medan yang lalu, kurang dari 25 persen partisipasi pemilih. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal sama terjadi lagi pada Pilkada 2018. Pada Pilgubsu 2013, partisipasi pemilihnya hanya sekitar 48 persen,” ungkapnya.

Dia berharap KPU bisa memanfaatkan dana Pilkada 2018 nantinya sebesar-besarnya untuk kelancaran Pilkada 2018. Jumlah Partisipasi Pemilih Sumut Pilkada 2018 harus dapat ditingkatkan. KPU diminta lebih kreatif dan inovatif dalam mesosialisasikan Pilkada 2018 agar pemilih lebih tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. “Memang harus kerja keras dan diharapkan Pilkada Gubsu lebih menarik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” kata Gubsu lagi.

Selain itu, Erry juga menegaskan tahun ini, perekaman KTP elektronik juga akan memberi pengaruh pada tingkat partisipasi pemilih. Gubsu mengharapkan agar KPU berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya untuk data-data pemilih agar lebih akurat. “Diharapkan Pilkada tahun 2018 nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kondusif dan lancar,” ujar Gubsu.

Dilanjutkannya, hal itu sebagaimana arahan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kegiatan Sosialisasi Pindah Datang Penduduk beberapa waktu lalu, Gubsu meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota dapat lebih aktif melakukan perekaman. “Bila perlu dengan sistem jemput bola diantaranya dengan menghadirkan pelayanan keliling perekaman KTP elektronik,” katanya.

Disebutkannya untuk memenuhi tengat waktu tersebut, maka target provinsi Sumatera Utara adalah setiap bulannya harus dilakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 271.135 jiwa atau setiap hari sebanyak 12.324 jiwa. sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8/2017, KTP elektronik digunakan dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu sebagai persyaratan dalam tahapan pengusulan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih maupun pelaksanaan pemungutan suara. Dengan demikian semua penduduk yang memiliki hak pilih seharusnya sudah memiliki KTP elektronik yang penertbitannya terlenih dahulu melalalui proses perekaman.

Data valid pemilih menjadi persoalan lama yang belum kunjung terselesaikan dari pemilu ke pemilu. Merujuk pada jumlah pemilih pada penyelenggaraan pemilu terakhir kali di Sumut mencapai 10,2 juta jiwa, setelah diperiksa mendetail, ternyata hanya hanya dua juta yang telah memiliki KTP elektronik. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Iskandar Zulkarnain, 6 juta pemilih datanya sudah terekam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun karena alasan ketiadaan blanko hingga hari ini belum memiliki KTP elektronik. Sisanya sekitar 1,8 juta datanya belum terekam sama sekali.

TESTIMONI

Mendagri: ‘Going on the Right Track’

Sementara itu secara terpisah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjawab Mimbar usai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah se-Sumut di Aula Martabe kantor Gubernur Sumut di Medan, Jumat (15/9) memberikan apresiasi atas kedewasaan berpolitik masyarakat sehingga kehidupan sosial politik masyarakat Sumut menjelang Pilkada serentak tetap aman dan kondusif.

“Sumut memang luar biasa. Masyarakatnya cerdas dan dewasa berpolitik. Bisa dikatakan, kehidupan demokrasi di Sumut sudah ‘going on the right track’, yaitu sudah berjalan baik pada relnya. Sumut pantas menjadi contoh nasional,” ujar Mendagri.

Nama baik Sumut di tingkat perpolitikan nasional antara lain karena Sumut dinilai mampu mengelola kerukunan, keharmonisan dan kondusivitas dalam sejumlah Pilkda tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota, meski dinamika tinggi namun semuanya berlangsung aman dan terkendali.

“Tentunya ini menjadi modal untuk menyongsong Pilkada serentak 2018 dan Alhamdulillah tahapan yang sudah berlangsung terlaksana secara aman dan kondusif,” ujarnya.

Diharapkan lanjutnya suasana ini terus dapat dijaga dan ditingkatkan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan dilantiknya kepala daerah dan wakil terpilih. Namun yang paling penting, masyarakat bergembira dan bersemangat menggunakan hak pilihnya ke TPS.

Dikemukakan, Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi di mana dalam alam demokrasi yang sehat dan baik salah satu cirinya berlangsung suksesi atau pergantian pemimpin secara damai. “Jadi kita harus komit Pilkada dilakukan secara demokratis, aman dan damai,” ujarnya

Pengertian damai dalam hal ini katanya adalah universal dan bukan hanya dimintakan atau diimbaukan kepada masyarakat umum semata, melainkan yang sangat penting juga kepada para kandidat atau para pasangan calon hendaklah “berkompetisi” secara damai dan fair.

Para pasangan calon harus mampu mencontohkan dan melakonkan prinsip-prinsip berpolitik yang sehat, sportif, berjiwa besar dan saling membesarkan, sehingga para pendukung dan masing-masing simpatisannya juga akan berlaku fair, damai, santun dan berpolitik dengan penuh etika sesuai budaya bangsa.

“Artinya marilah kita jadikan Pilkada di Sumut menjadi tauladan dan model nasional dalam berpolitik secara sehat, santun dan beretika, bukan politik emosional, politik konfrontatif dan jauhkan dari konflik,” ujarnya.

Mendagri berpesan kepada masyarakat Sumut agar pertahankan suasana aman dan damai yang sudah dikenal di seantero nusantara. “Istilahnya, silahkan naikkan bendera masing-masing, jangan turunkan bendera orang lain, maka Insya Allah aman itu,” ujarnya.

Kepada masyarakat Mendagri berpesan manfaatkan Pilkada ini untuk memilih pemimpin secara objektif dan cerdas serta jangan terlibat dalam permainan politik uang atau ‘money politics’.

Kepada pihak penyelenggara khususnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panwaslu Sumut lanjutnya hendaklah bekerja secara profesional dan jangan ada indikasi keberpihakan.

“Penyelenggara harus bekerja secara fair, layani semua pihak secara seimbang sesuai aturan main yang ada. Kalau penyelenggara tidak profesional apalagi ada indikasi keberpihakan maka resikonya akan sangat besar. Lagipula penyelenggaraan yang menyalah dapat diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” jelasnya.

Terwujudnya Pesta Rakyat yang Riang Gembira

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut Suriadi Bahar SH MH mengemukakan pihaknya telah menjabarkan harapan Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi untuk mendorong terwujudnya pesta rakyat yang riang gembira itu.

“Kami terus mendorong agar seluruh tokoh Agama baik itu Ustadz, Pendeta, Biksu dan lainnya untuk lebih berperan aktif mengajak umat menjaga kondusifitas Sumatera Utara. Setiap pemuka Agama hendaknya terus mengajak seluruh masyarakat menjalin toleransi dan kerukunan antar umat beragama,” ujarnya.

Lebih jauh Suriadi Bahar mengemukakan pihaknya terus mendorong agar adat yang terdapat di masing masing daerah tetap dilestarikan sehingga bisa berperan mempererat hubungan sesama masyarakat. Karena tidak mungkin ada suatu masyarakat bersepakat bersama yang akhirnya melahirkan nilai-nilai tidak baik di masyarakat itu sendiri, karena sesungguhnya adat merupakan bagian dari hukum yang dipatuhi bersama.

Khusus menghadapi Pilkada serentak Suriadi Bahar berharap semua pihak terutama para tokoh etnis dan pemuka lintas Agama jangan sampai “terkotak-kotak” apalagi saling berseberangan hanya gara-gara Pilkada yang sudah di ambang pintu.

Tentang peran lima komponen strategis yakni Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), FPB dan FKPTSumut yang merupakan tempat berhimpunnya tokoh etnis dan pemuka Agama, Suriadi Bahar mengakui memiliki pengaruh besar di masyarakat agar Sumut aman dan damai.

Untuk itu yang terlebih dahulu harus rukun dan objektif adalah para tokoh etnis dan pemuka Agama guna memberi contoh tidak “terkotak-kotak” apalagi saling berseberangan, sehingga masyarakat bertindak sopan, santun dan bermartabat.

Untuk itu Suriadi Bahar berharap para tokoh etnis dan pemuka Agama memberikan pencerahan ini sehingga apa pun pilihan tetapi masyarakat saling menghargai dan saling menghormati.

Seluruh Masyarakat Tetap Menjaga Kebersamaan & Kerukunan

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas S Sitorus SE MPd mengemukakan tahun 2018 merupakan tahun politik dan khusus Sumut akan digelar pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta ada 8 kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada yakni Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Batubara, Padang Lawas, Langkat, Deli Serdang,Tapanuli Utara dan Dairi.

Ilyas dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan dan menyosialisasikan pesan Gubernur Sumatera Utara Dr Ir HT Erry Nuradi MSi agar seluruh masyarakat tetap menjaga kebersamaan dan kerukunan khususnya antar umat beragama menjelang dan saat pesta pemilihan kepada daerah yang akan terselenggara pada tahun depan (2018) tersebut.

Ilyas S Sitorus mengucapkan terimakasih kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara yang menurutnya telah bekerja dengan baik menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Utara.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas S Sitorus SE MPd, bersama Gubernur Sumatera Utara Dr HT Erry Nuradi, M.Si.

“Menurut saya motto yang diusung dari FKUB yaitu aqidah terjamin kerukunan terjalin itu sangat tepat. Maka dari itu kebebasan beraqidah itu harus dijamin dan kerukunan beragama tetap terjalin,” ungkapnya.

Dalam suasana kehidupan sosial politik kemasyarakatan seperti itulah katanya pihaknya terus mendorong agar suasana Pilkada berjalan di atas landasan kerukunan dan oleransi. “Kita harus bersyukur bila dibandingkan daerah lain, Sumatera Utara jauh lebih kuat hubungan toleransi antar umat beragama. Kiranya kekuatan hubungan ini menjadi modal kita untuk membangun lebih baik lagi termasuk menghadapi Pilkada serentak 2018,” katanya.

Mari Kita Berdemokrasi Santun dan Religius

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut DR H Maratua Simanjuntak mengharapkan Pilkada serentak 2018 berlangsung aman, damai dan sejuk.

Untuk itu lanjutnya segenap pemuka Agama Sumut mengimbau semua pihak yang terlibat mulai dari pemilih, mereka yang dipilih beserta unsur penyelenggara dan lainnya, berkomitmen dan konsisten berdemokrasi secara santun yang dilingkupi nilai-nilai religius.

Hakekatnya kata beliau, Pilkada serentak ini merupakan amanah konstitusi guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. “Atas dasar itu jelas bahwa Pilkada ini merupakan bagian dari demokrasi bangsa Indonesia sekaligus untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Oleh sebab itu Pilkada ini memang harus kita laksanakan secara riang gembira dan kita jadikan sebagai salah satu sarana ampuh untuk mempererat silaturahim. “Artinya, melalui Pilkada ini kita telah diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan kita, janganlah kita menjadikannya sebagai arena selisih paham,” ujarnya.

Kemudian untuk calon-calon KDH yang akan muncul lanjutnya sebagai umat beragama dia menghimbau supaya menjadikan Pemilihan Umum KDH yang damai, santun, tidak anarkis, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan orang lain.

Tentunya bersaing secara sehat, dengan menunjukkan program-program dan upaya-upaya yang dilakukan andaikata terpilih menjadi KDH. Tindakan yang saling merendahkan itu tentunya merugikan diri sendiri. Jangan saling mengintimidasi. Maka Demokrasi yang kita idam-idamkan akan terwujud.

Jangan Saling Bermusuhan Gara-gara Pilkada

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumut H Nurdin Sulistyo S Sos mengingatkan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara adalah bersaudara. Oleh sebab itu jangan sampai hanya gara-gara berbeda pilihan dalam Pilkada serentak 2018 kemudian menjadi bermusuhan.

Nurdin Sulistyo mengemukakan Pilkada ini hakekatnya memang merupakan Pesta Demokrasi Rakyat atau Masyarakat Sumatera Utara. oleh karenanya Pilkada serentak 2018 adalah merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk menyukseskannya.

“Maka wajib hukumnya kepada kita seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk memberhasilkan pesta demokrasi akbar tingkat provinsi ini, baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” ujarnya.

“Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Pilkada adalah Pesta Demokrasi Rakyat Sumatera Utara, maka kami harapkan dalam pesta itu seluruh masyarakat Sumatera Utara dapat ikut berperan serta dengan gembira,” imbaunya.

Apa pun hasil akhir dari Pilkada serentak itu nantinya yang menang harus kita sambut dengan suka cita. “Mari kita semua peduli dan ingat akan terpeliharanya kondisi yang kondusif saat ini, karena ketertiban dan stabilitas keamanan Sumatera Utara menjadi kunci keberhasilan Pilkada serentak 2018,” tuturnya.

Atas dasar itu jangan sampai Pilkada serentak 2018 ini membuat kita saling bermusuhan di antara kita. Kita semua yakin bahwa semua Calon KDH dan wakilnya mempunyai niat, tekad dan tujuan yang sama yaitu untuk membangun Sumatera Utara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.

“Saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita diadu domba oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Sumatera Utara menjadi kacau. Oleh karena itu kami dan FKDM Sumatera Utara menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk dapat tetap waspada,” imbuhnya.

Dikatakannya laporkan bila melihat atau menemukan gejala-gejala yang tidak baik yang kemungkinan akan menimbulkan kekacauan dan hal-hal lain yang dapat menggoyahkan Pilkada kepada aparat atau instansi kompeten agar dapat sedini mungkin dicegah dan diatasi. Selamat berpesta demokrasi dalam Pilkada serentak dan semoga Allah SWT akan selalu meridhoi kita semua.