Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

MEDAN – Menghadapi tahun politik dimana provinsi Sumatera Utara akan menggelar pilkada serentak di 7 kabupaten/kota dan Pilgubsu pada Juni mendatang, maka Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan sosok Plt Gubsu yang bakal menggantikan dirinya merupakan yang terbaik pilihan dari pemerintah pusat. “Jabatan saya berakhir tanggal 17 Juni, maka setelah itu baru Plt. Itu berada pada kewenangan Kemendagri, kalau Plt Gubsu itu harus Keppres, sementara bupati/walikota itu cukup Kemendagri,” ujar Gubsu Tengku Erry Nuradi, Jumat (26/1).

Lebih lanjut dikatakan Erry, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menilai pilihan dari pemerintah atasan yang akan menunjuk sosok Plt Gubsu. “Tentu saya pada kapasitas tidak bisa menilai pemerintah atasan, itu etika birokrasi. Tapi kami yakin bahwa pemerintah atasan pasti bisa memikirkan yang terbaik bagi provinsi yang ada di Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan pilkada,” papar Erry.

Apalagi, lanjut Erry provinsi yang menggelar pilkada itu ada yang pada posisi harus mendapat perhatian besar, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumut, Jawa Tengah. Sehingga harus ada pertimbangan khusus dari pemerintah pusat untuk menunjuk sosok Plt Gubernurnya. “Saya mohon maaf saya tidak bisa memberi penilian terhadap pemerintah atasan, karena pasti mereka itu memiliki kebijakan penilaian yang cukup baik,” terangnya.

Begitu pun, Erry berharap siapapun yang menjadi Plt Gubsu nantinya dapat melanjutkan program pemerintahan yang sudah berjalan. “Kepala daerah boleh berganti, kepala SKPD juga boleh berganti, tapi pemerintahan tetap harus berjalan. Saya harap kalau ada program yang baik harus dilanjutkan,” kata Erry.

Selain itu, Erry juga mengatakan, sebagai bangsa yang besar kita harus menghargai para pendahulu. Seperti saat ini Pemprovsu sudah mengeluarkan SK Gubsu tentang nama-naam gubernur untuk nama ruangan dan nama kantor instansi. Seperti gedung kantor Inspektorat Provsu yang diberi nama gedung Tengku Erry Nuradi.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengenang jasa para pendahulu, apalagi jumlah Gubernur Sumut hingga saat ini tidak banyak karena baru mencapai 20 orang gubernur. Sementara itu, kepada wartawan Mendagri, Tjahyo Kumolo menyebut pengangkatan pejabat Polri memang dimungkinkan sebagai Plt Gubsu. Alasannya untuk mengantisipasi potensi kerawanan dalam Pilkada di daerah tersebut.

“Daerah yang diidentifikasi rawan konflik, menurut saya tepat kalau Polri,” kata Tjahyo.

Meski begitu, Tjahyo menegaskan belum ada keputusan resmi pengangkatan Plt, sebab hingga saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo. “Belum ada keputusan, belum keluar Keppresnya,” terang Tjahyo. Sementara, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul menyebutkan kepada media ada dua perwira tinggi (pati) Polri yang disiapkan menjadi Plt Gubernur. Yaitu Irjen Pol M Iriawan untuk Jawa Barat dan Irjen Pol Martuani Sormin untuk Sumatera Utara.