Sosialisasi netralitas ASN pada pilkada serentak 2018 di Hotel Mikie Holiday Berastagi Kabupaten Karo, Jumat, 13 April 2018.

KARO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kembali melakukan kegiatan sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 nantinya. Kabupaten Karo merupakan lokasi selanjutnya sosialisasi itu berlangsung yang dilaksanakan di Hotel Mikie Holiday Berastagi Kabupaten Karo, Jumat, 13 April 2018.

Sebelumnya acara sosialisasi yang sama berlangsung di Kabupaten Padangsidempuan dengan jumlah 150 peserta. Namun kali ini, di Kabupaten Karo, 250 peserta dihadirkan yang terdiri dari ASN unsur pemerintah Kecamatan dan Desk Pilkada Kab/Kota dari Kabupaten Deli serdang, Langkat, Karo, Dairi, Pakpakbharat, Humbahas, Samosir, Tobasa, Taput, Simalungun, Medan, Binjai dan kota Pematangsiantar.

Sosialisasi ini dihadiri Asisten Adm Pemerintahan Setdaprovsu Drs Jumsadi Damanik, SH, MHum, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Benget Silitonga dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut yang diwakili oleh Kasubag Hukum Fery Apriyansyah Pohan.

Asisten Adm Pemerintahan Setdaprovsu Drs Jumsadi Damanik, SH, MHum dalam arahannya menyampaikan, upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh Partai politik (Parpol) maupun pasangan calon dalam pilkada adalah untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, sehingga ASN dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diemban yaitu untuk melayani masyarakat.

“Untuk mewujudkan hal tersebut ASN harus netral dengan tidak menjadi timses, tidak memihak dan menunjukan dukungan terhadap paslon secara terbuka di depan publik, tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon serta tetap memberikan pelayanan prima kepada semua golongan masyarakat (tidak diskriminatif),” katanya.

Adapun Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga dalam paparannya menyoroti tentang pemutakhiran data pemilih telah ditetapkan KPU menjadi DPS. Selanjutnya saat ini sedang dilaksanakan pemutakhiran data untuk dijadikan DPT. Untuk itu KPU mengharapkan pemerintah kabupaten/kota melakukan percepatan perekaman e-KTP.

“Karena saat ini kurang lebih ada 1 juta pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP. Sedangkan syarat mutlak pemilih bisa masuk ke DPT adalah memiliki e-KTP dan Suket. Bila hal ini diabaikan dapat menjadi potensi permasalahan dikemudian hari,” ujarnya.

Sedangkan Komisioner Bawaslu yang diwakili oleh Kasubag Hukum Fery Apriyansyah Pohan dalam materinya menyampaikan pentingnya sinergitas lembaga pengawas pemilu dengan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. Walaupun bawaslu memiliki perangkat organik sampai ke desa-desa namun jumlahnya sangat terbatas untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik.

“Untuk itu peran serta masyarakat sangat diharapkan untuk membantu tugas Bawaslu tersebut. ASN sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi contoh dan juga sebagai garda terdepan dalam mengawasi pilkada. Tentunya ini dapat dilaksanakan apabila ASN bersikap netral,” pintanya.