Sejak beralihnya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), kualitas pendidikan di Sumut semakin membaik. Perbaikan dan pembenahan terus dilakukan terutama dalam hal pengelolaan hingga proses belajar mengajar.

Pengelolaan SMA/SMK sebelumnya merupakan kewenangan masing-masing kabupaten/kota, perubahan kewenangan tersebut resmi diberlakukan terhitung dari tanggal 1 Januari 2017. Sesuai dengan  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SM. Sedangkan pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Sementara pendidikan tinggi menjadi ranah dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Sejak kewenangan itu diambil alih Provinsi Sumut  kualitas pendidikan SMA sederajat semakin baik.  Hal itu pula ditegaskan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi beberapa waktu lalu saat mengunjungi SMK Negeri 1 Lumut, Tapanuli Tengah. Dia menegaskan bahwa pasca peralihan kewenangan SMA-SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), pengelolaannya harus lebih baik lagi.

“Oleh karenanya para siswa harus siap dengan perubahan positif yang diterapkan Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan. Sebab UU No.23 Tahun 2014 mengamanatkan kewenangan pengelolaan SMA sederajat kepada pemerintah provinsi. Ini berlaku tidak hanya di Sumut tetapi seluruh Indonesia,’’ ujarnya.

Perubahan positif ini menurut Erry harus diikuti para siswa diantaranya penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online.

“Sebelum kewenangan ke Pemprovsu sekolah yang melaksanakan UNBK hanya sekitar 90 Sekolah. Allhamdulillah kini jumlahnya sekitar 1.500-an sekolah yang melaksanakan UNBK,” tutur Erry.

Bahkan untuk tahun 2018 ini, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah diikuti 889 sekolah, dari 929 SMK yang ada di Sumatera Utara (Sumut). Itu berarti 95,69 persen SMK di daerah ini sudah menggunakan ujian berbasis komputer.

Sedangkan jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian nasional tahun 2017, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sumut, mencapai 89.418 orang. Sekitar 97,9 persen atau 87.554 orang siswa diantaranya sudah mengikuti UNBK. Hanya 1.874 siswa atau sekitar 2,1 persen siswa saja yang masih mengikuti ujian nasional dengan menggunakan pensil dan kertas.

Di sisi lain, penerapan Sistem online dalam penerapan penerimaan peserta didik baru  di SMA/SMK yang diberlakukan Pemerintah provinsi Sumut juga dapat dipastikan menghapus indikasi berbau  Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

“Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan di SMA/SMK oleh Pemrpov Sumut sebagai upaya mencegah praktik KKN,’’ ujar Gubsu yang saat itu menyerahkan SK Kenaikan Pangkat Guru SMA/SMK di SMAN 1 Rantau Prapat, Labuhan Batu beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Erry menyebutkan bahwa sudah saatnya lembaga pendidikan menggunakan teknologi internet/sistem online mulai dari ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dan ujian masuk sekolah. “Dengan menggunakan sistem online tidak hanya menghemat anggaran, seperti kertas, juga menghindari kebocoran soal,  serta menjawab soal isu tentang titipan siswa,” terangnya.

Terkait UNBK sendiri, Erry mengakui sebelum SMA/SMK di bawah naungan Provinsi Sumut, sekolah menggunakan sistem online (UNBK) ada 90 sekolah (2016) dan tahun 2017 ini jumlah sekolah bertambah menjadi 1.500.

Begitu juga dengan sistem peneriman siswa baru, hingga tak ada lagi yang namanya siswa titipan yang ada siswa yang masuk ke sekolah-sekolah favorit benar sesuai dengan nilai dari kelulusan ujian masuk berbasis komputer. “Tak ada lagi siswa yang dititip oleh oknum-oknum dengan kualitas siswa tak maksimal,” tegas Erry.

 

Peluang Anak Kurang Mampu Masuk Sekolah Favorit

Sejak diterapkannya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online, kebijakan ini membuka peluang selebarnya kepada anak-anak kurang mampu tapi memiliki kemampuan akademik untuk mengecap pendidikan di sekolah favorit. Hal ini juga menghapus stigma kalau sekolah favorit hanya milik orang-orang berduit.

Meski pun dengan kebijakannya ini, Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi sempat menjadi objek kemarahan beberapa oknum pejabat yang anaknya tidak lulus di sekolah favorit tersebut. “Terus terang saya paling banyak jadi sasaran kemarahan karena banyak oknum pejabat yang gagal menitipkan anak-anak untuk sekolah favorit. Sumut mau baik dan berubah. Mari kita dukung,” kata Erry saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Hotel Santika Dyandra Medan, beberapa waktu lalu.

Erry bersyukur saat ini sudah terbangun komitmen bersama dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki system penerimaan siswa baru. Apalagi PPDB online ini dipantau oleh Tim Korsupgah KPK, maka sistem PPDB online harus dilaksanakan secara benar.

“Walaupun banyak kelemahan, seperti kelemahan teknis, dan kelemahan lain yang memang perlu ada perbaikan. Tapi kami tetap konsisten,” terang Erry.

Penerapan PPDB online tersebut, menurut Erry adalah salah satu bentuk komitmen Pemprovsu dalam mendukung dan memberantas praktik korupsi dan pungutan liar pada setiap layanan publik di Sumut. Sistem elektronik yang dibangun dan diterapkan Pemprovsu pada berbagai pelayanan publik adalah dalam rangka mengurangi peluang pungutan liar.

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan korupsi sulit diberantas yaitu integritas pribadi dan sistem. “Hampir di semua lini ada korupsi penyebabnya adalah integritas. Apapun yang akan dilakukan tanpa integritas akan sulit. Yang kedua adalah perlunya perbaikan sistem, karena siapapun orangnya, kalau masuk dalam sistem yang tidak baik, pasti akan terpengaruh sistem,” ujar Erry.

Erry kembali mengatakan, bahwa pungli bisa terjadi karena ada pertemuan face to face yang dapat menyebabkan transaksi terjadi. “Kenapa di negara maju indeks persepsi korupsi baik,  karena sistem yang diterapkan sudah sangat baik,” ucapnya.

Oleh karena itu, Erry mengatakan Pemprovsu melakukan berbagai gebrakan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Sumut termasuk pungli, diantaranya menerapkan berbagai layanan elektronik. “Untuk bidang pendidikan, Provinsi Sumut termasuk berani, kami adalah yang pertama terapkan online,” kata Erry.

Erry menceritakan bahwa hampir semua kepala sekolah yang dijumpainya mengaku lega dengan sistem PPDB online. Itu dikarenakan mereka tidak perlu lagi pusing mengakomodir titipan banyak pihak dalam penerimaan siswa baru yang biasanya terjadi. “Mereka bilang paling tidak ada 100-200 titipan, sehingga ada 100-200 anak yang sebenarnya pintar dikorbankan,” ucap Erry.(*)