Sumatera Utara merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang pernah memiliki catatan kurang baik dalam hal tata kelola pemerintahan, hal ini dikarenakan dua Gubernurnya pernah tersandung permasalahan hukum yakni kasus korupsi.

Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut, Dr Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan Sumut menjadi provinsi yang bersih dari korupsi. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengapresiasi dan memuji kemajuan yang berhasil dicapai, provinsi ini dinilai menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan rencana aksi (renaksi) pemberantasan korupsi.

Kordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda ketika menghadiri peresmian Sumut Provinsi Cerdas atau Sumut Smart Province (SSP) oleh Gubsu, di Aula Raja Inal Siregar, Selasa (20/3) lalu menyampaikan apresiasi dari KPK RI terhadap keberhasilan yang telah diraih Provinsi Sumut.

“Mewakili pimpinan KPK, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap capaian-capaian atau kemajuan yang berhasil Pemprovsu dalam dua tahun terakhir,” ungkap  Asep.

Asep menuturkan, dua tahun lalu, persisnya 15 April 2016 berkumpul seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di Sumut, termasuk KPK RI. “Kita membuat janji di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, untuk melakukan suatu perbaikan. Dan hari ini, dalam suasana yang bahagia, kita merasa ini jalannya sudah benar,” ungkap Asep.

Menurut Asep, berdasarkan catatan dan monitoring KPK dalam dua tahun terakhir, sudah banyak kemajuan dan capaian yang berhasil dilakukan oleh Pemprovsu bersama 25 kabupaten dan 8 kota di Sumut. “Pesan pimpinan KPK, kemajuan-kemajuan ini harus terus kita tingkatkan,” katanya.

Kemajuan inovasi-inovasi berbasis IT yang saat ini berhasil dibangun, harus dipelihara dan dijaga dengan hati.  “Jangan sampai inovasi-inovasi ini terbengkalai dan menjadi alat-alat yang mati,” ujar Asep.

Selain itu, melalui berbagai terobosan yang upaya yang sungguh-sungguh, Gubsu mampu membalikkan persepsi negatif yang selama ini melekat di Sumut, karena dua gubernur sebelumnya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan KPK.

“Dua tahun yang lalu, Sumut adalah salah satu dari tiga provinsi yang mempunyai catatan yang kurang baik dalam hal tata kelola, karena gubernurnya mempunyai permasalahan hukum, khususnya dengan KPK. Tapi saat ini kami sudah menyampaikan lewat data, bahwa per 31 Desember 2017 pencapaian terbesar dari renaksi (rencana aksi) itu ternyata ada di Sumatera Utara (Sumut), peringkat satu itu Kota Medan, peringkat kedua adalah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu),” ungkap Asep.

Ada kabupaten lain, yaitu Tapanuli Selatan (Tapsel) yang masuk dalam sepuluh besar dalam konteks capaian renaksi selama 2017. “Ini merupakan prestasi luar biasa, yang membuktikan bahwa Provinsi Sumut mempunyai kesungguhan yang luar biasa dipimpin Pak Gubsu Erry untuk membalikkan persepsi yang ada selama ini,” ujarnya.

Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi, MSi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK Wilayah Sumut yang terus mendorong dan membimbing Pemprovsu dalam melaksanakan good governance dan clean governance. “Kami juga bermohon akan terus membimbing Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumut pada masa mendatang,” ujar Erry.

Disampaikan Erry, ada rencana aksi yang dilakukan Pemprovsu. yaitu, pelaksanaan e-planning dan e-budgetting, pengadaan barang dan jasa, penguatan layanan perizinan terpadu, manajemen SDM, penguatan inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset, percepatan peraturan daerah RTRW Sumut, serta partisipasi publik. “Kesembilan rencana aksi tersebut telah dapat kami tindaklanjuti dengan baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Gubsu mengakui kondisi masyarakat juga harus ikut membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, karena tidak mungkin pemerintahan yang baik dan bersih bisa terwujud kalau lingkungannya tidak bersih. Oleh karenanya, lingkungan harus bersih dan masyarakat juga harus bersih, termasuk system yang harus diperbaiki sehingga peluang untuk bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu bisa diminimalisir dengan system yang telah dibuat.

“Oleh karena itulah, Pemprovsu senantiasa mengedepankan system e-government, sehingga dengan program-program seperti itu akan lebih meminimalisir hal-hal yang menurut kita tentu harus kita jauhi seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” ujar Erry. (*)

 

Daerah Lain Belajar Pemberantasan Korupsi ke Sumut

Kerja keras dan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintahan Provinsi Sumut selama dua tahun terakhir ini telah membuahkan hasil.  Kini, Provinsi Sumut dinilai menjadi yang terbaik dari beberapa provinsi lain yang sama-sama melakukan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Provinsi Sumut yang dulunya belajar hingga ke Pemko Surabaya  tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui program  e-government, kini menjadi tempat pembelajaran bagi 56 kabupaten kota dan 7  Provinsi se- Indonesia.

Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi mengatakan, tahun 2016 lalu, Pemprovsu belajar aplikasi e-planning dan e-budgetting ke Pemko Surabaya. “Namun tahun 2017 yang lalu, atas rekomendasi KPK RI sudah ada 56 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang belajar ke Pemprovsu,” ungkap Erry.

Upaya pemberantasan korupsi di Sumut diawali dengan pembentukan Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) Sumut, dengan diterbitkannya keputusan Gubernur Sumut, nomor 188.44/291/KPTS/ 2016 tentang rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi  yang mencakup sembilan  rencana aksi  program pemberantasan korupsi terintegrasi.

Kesembilan poin itu adalah penerapan e-government pada bidang perencanaan, penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, rencana aksi juga memuat rencana perbaikan manajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pembenahan aset daerah, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumut dan partisipasi publik.

Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut, M Fitriyus mengatakan kalau saat ini telah banyak daerah lain yang belajar tentang pemberantasan korupsi ke Sumut. “Tahap pertama daerah yang melaksanakan Korsupgah adalah Provinsi Sumut,  Riau dan Banten dan masuk tahap kedua adalah Aceh, Papua dan Papua Barat. Namun, diantara provinsi itu ternyata kita yang terbaik dan atas rekomendasi KPK sudah ada 56  kabupaten kota dan 7 provinsi  dari seluruh Indonesia sekarang sudah belajar ke Sumut,” ujar Fitriyus.

Lebih lanjut dikatakan Fitriyus yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Sumut, komitmen untuk mewujudkan sembilan rencana aksi ini telah dituangkan Pemprovsu, mulai dari perencanan  dan penganggaran yang diimplementasikan dengan aplikasi e-planning,  e- Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e- Controlling, e-payment, dan e-Performance.

Kemudian disusul dengan rencana aksi pengadaan barang dan jasa dengan penguatan kedudukan struktur  organisasi dan sumber daya Unit Layanan Pengaduan (ULP).  Setelah itu, Pelayanan terpadu satu pintu dengan rencana aksi penguatan tugas fungsi kedudukan dan keorganisasian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) serta implementasi elektronik. Dilanjutkan dengan manajemen SDM dengan rencana aksi perbaikan dan penyusunan Pergub terkait kepegawaian, mutasi promosi dan rekrutmen pegawai.

Setelah itu, melakukan penguatan peran inspektorat dengan rencana aksi penguatan peran dan kedudukan inspektorat, analisis jumlah kebutuhan SDM, anggaran dan infrastruktur inspektorat. Untuk selanjutnya, melakukan optimalisasi aset daerah dengan rencana aksi melakukan kajian potensi pendapatan asli daerah dengan melibatkan pihak independen.

 

Jadi sekarang ini tidak bisa lagi tiba-tiba masuk anggaran siluman karena sudah ada perencanaan di awal dan harus terbuka sehinga semua masyarakat bisa melihat dan anggaran tak bisa diotak-atik lagi,

M Fitriyus,
Ketua Tim Korsupgah KPK Sumut

 

Pemprovsu juga melakukan pembenahan aset daerah dengan rencana aksi implementasi sistem pengelolaan aset daerah. Adapun realisasi rencana aksi ini diwujudkan dalam penerapan sistem pengelolaan aset daerah pada triwulan IV tahun 2016 serta telah dibentuk tim pembenahan aset daerah. Membuat Perda RTRW Sumut dan meningkatkan partisipasi publik dengan menerapkan sistem pengaduan masyarakat yang terbuka dan akuntabel.

Berbagai program pencegahan korupsi terintegrasi ini, dikatakan Fitriyus juga harus diberengi dengan  komitmen kepala daerah bersama Sekretaris Daerah, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dengan melakukan Mou dan penandatanganan fakta integritas yang berkomitmen akan melaksanakan pemerintahan yang bersih. Setelah itu, barulah membangun sistem Informasi Teknologi (IT) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (*)