MEDAN – Gubsu Dr Ir Tengku Erry Nuradi MSI dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu Ir Zonny Waldy, S.Sos, MM bahwa pertemuan ini sangat penting bagi Provinsi Sumatera Utara (Provsu) sebagai umpan balik terhadap berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksankan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). “Mudah-mudahan kehadiran dan pertemuan dengan anggota DPR RI ke Provsu dapat memberikan masukan yang berarti dalam memajukan Provinsi yang memiliki 33 Kabupaten/Kota ini terutama pendidikan menengah dan tinggi, kebudayaan, pariwisata, olahraga dan ekonomi kreatif dan perpustakaan,” ujar Zonny Waldi pada saat menerima Kunjungan Kerja Tim Komisi X ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (28/1) di aula EWP Tambunan lantai 8 Kantor Gubsu.

Provsu sedang menuntaskan program terakhir yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018. Selain program tersebut, ada berbagai program sebagai implementasi konsekuensi dari perubahan undang-undang maupun karena perubahan kebijakan yang telah dilakukan. Diantaranya sejak tahun 2017 tepatnya bulan Januari 2017 penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah dan pendidikan khusus sudah berada dibawah naungan Pemprovsu. “Sebelumnya kewenangan berada di Kabupaten/Kota masing-masing,” ujar Zoni Waldy

Dengan terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan di Provinsi khususnya pendidikan menengah menjadikan tantangan Pemprovsu semakin besar. Salah satunya akses pendidikan menengah menjadi persoalan yang besar di berbagai Kabupaten/Kota di Provsu. “Jumlah lulusan SMP di berbagai Kabupaten/Kota di Sumut tidak sebanding dengan daya tampung SMA dan SMK yang mengakibatkan perebutan terhadap bangku SMA/SMK. Diharapkan kerjasama dari semua pemangku kepentingan untuk menjawab berbagai tantangan khususnya di bidang pendidikan menegah di Sumut, khususnya pada hari ini masukan dari Komisi X DPR RI,” ujar Zoni.

Hal senada juga disampaikan Kadis Pendidikan Provsu Dr Drs Arsyad Lubis MM, bahwa permasalahan pendidikan yakni penyaluran dana BOS di Provsu yang menjadi persoalan untuk pelaksanaan BOS untuk SMK dan SMA mengacu dan harus membuat rencana kerja anggaran (RKA) dalam menyusun penggunaan BOS. Namun tenaga yang bisa membuat RKA sangat minim. “Maka tidak heran penyaluran dana BOS ini agak terlambat,” kata Arsyad.

Begitu juga pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut terkendala salah satunya infrastruktur yang belum terpenuhi seperti kendala lainnya internet dan listrik. “Untuk 100 persen masih sangat sulit, khususnya internet di Kepulauan Nias,” ujarnya.

Selain itu mengenai kondisi prasarana satuan pendidikan. Penerimaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota itu bermacam-macam. Seperti di Nias, ada 12 sekolah di Nias yang SMA nya tidak ada gedungnya. “SMA menumpang gedung di SMP,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Dr Hidayati MSi mengemukakan permasalahan dibidang pariwisata adalah tidak adanya rest area. “Oleh karenanya kami memerlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk ini,” ujarnya.

Selain itu kekurangan fasilitas-fasilitas lainnya seperti toilet dan penunjuk-penunjuk arah. Selanjutnya peranan dari pemandu belum optimal. Fasilitas sarana dan prasarana hotel juga belum optimal dan event-event internasional di Provsu juga belum kelihatan. “Padahal misalkan Danau Toba bisa kita ciptakan untuk meningkatkan kepariwisataan di Sumut,” papar Hidayati yang baru dilantik menjadi Kadis Budpar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI Dr Ir Joko Ujianto dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan kerja ini juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah. “Dan salah satu tujuannya adalah untuk mendapat masukan yang terkait dengan pokok-pokok substansi pembangungan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam mengambil kebijakan sesuai tugas dan fungsi komisi X DPR RI,” ujar

Sesuai dengan informasi yang didapat masalah pendidikan belum menunjukkan kearah yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik sepanjang tahun 2017 dan awal 2018 diantaranya adalah masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana. Semuanya merupakan masalah serius yang harus kita selesaikan. Di Provinsi Sumut, menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi diantaranya persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD diluar transfer daerah belum mencapai 20 persen, uji kompetensi guru SD, SMP, SMA dan SMK dibawah rata-rata nasional.

Begitu juga dengan potensi pariwisata di Sumatera Utara, dimana provinsi imi yang mempunyai destinasi pariwisata yang mendunia yaitu Danau Toba yang telah ditetapkan menjadi destinasi wisata prioritas. “Oleh karena itu diharapkan kunjungan dan pertemuan ini nantinya akan diperoleh masukan-masukan untuk pembangunan Provinsi Sumut khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, riset dan teknologi dan pendidikan tinggi, pemuda dan olah raga dan perpustakaan nasional,” ujar Djoko Ujianto Djoko yang juga Ketua Komisi X DPR RI.