MEDAN – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan aturan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

Oleh karena itulah Tim Penggerak PKK Sumut melakukan sosialisasi dan advokasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Sumut. Sosialisasi ini digelar di kantor PKK Sumut, Jalan Cik Ditiro Medan, Kamis (14/12).

Ketua Tim Penggerak PKK Sumut, Evi Diana Sitorus mengatakan kegiatan ini digelar karena disadari bahwa masih banyak perempuan dan anak yang belum mengetahui kalau mereka dilindungi oleh UU. “Sehingga menjadi tugas kitalah bersama untuk mensosialisasikan hal tersebut,” ujar Evi.

Lebih lanjut Evi berharap, kegiatan ini dapat menjadi ajang untuk menimba ilmu pengetahuan, dan setelah pulang dari tempat tersebut ilmu dan wawasan yang diperoleh dapat diaplikasikan kepada keluarga dan lingkungan di sekitarnya. “Sehingga diri kita, anak serta keluarga kita dapat terlindung dari orang-orang yang akan berbuat kejahatan,” kata Evi.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Biro Binsos dan Kemasyarakatan Setdaprovsu, HM Yusuf, berbagai perwakilan organisasi wanita seperti Dharma Wanita, BKOW, PW Al-Wasliyah, PW Aisyiyah, Wanita Katolik, Iwapi, Ipemi, BKMT Sumut, TP PKK kabupaten/kota serta narasumber.

Ketua Panitia yang juga Wakil Ketua III TP PKK Sumut, Herawati OK Nazaruddin mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan sekaligus mengadvokasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga. “Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang peserta yang berasal dari kelompok organisasi perempuan juga TP PKK kabupaten/kota,” ujar Herawati.

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yakni Andi Ilham Lubis yang berasal dari Dinas Pengendalian Pendudukan KB Provsu juga Ketua Pokja I TP PKK Sumut, Bidasari, Dly.

Andi Iham Lubis mengatakan, saat ini cukup banyak isu kependudukan yang berdampak terhadap ketahanan keluarga. Beberapa isu tersebut dikatakannya yakni masalah HIV-AIDS, kematian bayi dan ibu yang tinggi, besarnya penduduk usia kerja, masalah kesehatan reproduksi keluarga, usia harapan hidup, penduduk lanjut usia hingga distribusi penduduk yang tidak merata.

“Permasalahan kependudukan ini harus kita antisipasi kalau tidak inilah yang akan berdampak kepada kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, kerawanan pangan, kemiskinan dan konflik social. Contohnya kalau kita tidak bisa menekan laju penduduk, ini akan menjadi beban pembangunan dan kemiskinan semakin tinggi, maka akan rentan sekali terjadinya aksi kekerasan,” kata Andi.

Sementara itu, Ketua Pokja I TP PKK Provsu, Bidasari, Dly memaparkan materi mengenai Peran PKK dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak melalui penguatan kelompok dasa wisma. “Maksud dan tujuan kita sosialisasi ini akan menjadi acuan untuk penguatan kelompok dasa wisma dalam pencegahan dan penanganan dini tindak kekerasan terhadap anak,” terangnya.