MEDAN – Gubernur Sumut Dr H Tengku Erry Nuradi mendapat pujian terkait penanganan pengungsi erupsi Sinabung di Kecamatan Siosar, Kabupaten Karo. Hal ini dikatakan Kepala Perwakilan Komisariat Tinggi PPB untuk urusan pengungsi (UNHCR) di Indonesia Thomas Vargas saat diterima Gubsu Erry di Gubernuran Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan Rabu (23/08/2017).

“Saya sangat kagum dan terinspirasi pidato Bapak Gubernur saat acara di Siosar kemarin. Makanya kehadiran kami kemari dalam rangka mendapat masukan dari Bapak Gubernur sekaligus sharing terhadap persoalan pengungsi khususnya yang ada di Indonesia ini,” ujar Thomas yang datang didampingi perwakilan UNHCR di Medan Ardi Sofinar dan Dwita Aryani.

Dikatakan Thomas meskipun jumlah pengungsi yang tertampung di Siosar hanya 2300 orang namun penanganan yang dilakukan pemerintah daerah cukup menginspirasi dunia. Apalagi saat ini dunia mengalami krisis pengungsi yang jumlahnya mencapai 65 juta pengungsi salah satunya akibat perang.

Dalam kesempatan tersebut Thomas juga meminta masukan kepada Gubsu terkait pengungsi manca negara yang masuk ke Sumut. Pasalnya menurut Thomas keberadaan para pengungsi salah satunya di rumah detensi imigrasi (Rudenim) Belawan dan beberapa rumah penampungan lainnya di Kota Medan dan Sumut yang jumlahnya mencapai 2334 orang.

“Presiden Jokowi sudah menerbitkan Perpres No 125 tentang pengungsi dan kami sangat menghargai ini. Tentu UNHCR siap memberikan bantuan baik sekali nasional maupun Skala Provinsi,”ujarnya.

Sementara itu Gubsu Erry menyampaikan apresiasi atas kunjungan UNHCR dalam rangka mencari masukan terkait persoalan pengungsi. Dalam kesempatan tersebut Erry menyampaikan bahwa persoalan pengungsi merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah. Termasuk juga pengungsi Erupsi Sinabung di Siosar. Dalam kesempatan tersebut Erry mengaku bahwa pihaknya terus berupaya agar para pengungsi mendapat kehidupan yang layak termasuk tempat tinggal dan mata pencarian mereka.

Sedangkan terkait persoalan pengungsi manca Negara yang berada di Sumut, Erry mengaku bahwa pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan karena merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian terkait. Erry pun memberikan masukan agar pihak UNHCR dapat mengkomunikasikannya kepada pemerintah pusat terkait pemulangan pengungsi ataupun penempatan sementara. Terkait penempatan sementara menurut Erry hal ini pernah dilakukan dengan menempatkan para pengungsi asal Vietnam di salah satu pulau bernama pula Galang.

“Mungkin UNHCR bisa mengkomunikasikannya ke Pemerintah pusat. Kalau kami sifatnya terkait pengungsi asing ini kalau ada petunjuk pusat yang kami harus siap. Karena di Indonesia ini juga banyak pulau-pulau yang tidak berpenghuni,” ujar Erry.

Seperti di ketahui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Gubsu HT Erry Nuradi menyerahkan secara simbolis penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan Jaminan Hidup tersebut yakni untuk 624 kk warga Desa Kutarayat yang telah kembali dari pengungsian erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo senilai Rp2.164.500.000, pemberian paket sembako sebanyak 1.011 paket untuk penghuni hunian tetap Siosar dan penerima jaminan hidup dari Desa Kutarayat senilai Rp202.200.000.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan pada puncak Hari Kemanusiaan Dunia di relokasi pengungsi erupsi Sinabung, Kecamatan Siosar, Kabupaten Karo, Selasa (22/8/2017).

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry menargetkan penyaluran dana untuk pengadaan perumahan dan lahan pertanian bagi 2.015 kk atau 7.142 jiwa pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang belum mendapat hunian tetap dapat teralisasi paling lama akhir tahun. Terkait keberadaan pengungsi korban erupsi Sinabung, Gubsu Erry dalam kesempatan itu meminta Pemkab Karo agar dapat mempercepat proses penyaluran dana untuk tempat tinggal dan lahan pertanian. Karena masih ada ribuan pengungsi yang bertahan di 8 titik pengungsian.

Karena itu, Erry mengatakan bahwa warga korban erupsi yang sudah mendapat tempat tingga tetap di Siosar harus bersyukur karena sudah mendapat tempat kediaman dan lahan pertanian.

Dalam kesempatan itu Erry mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan tindakan penanganan yang lebih komprehensif, dan sudah dikoordinasikan bahwa paling lambat akhir tahun 2017 ini semua pengungsi yang ada tersebut akan diberikan dana untuk mencari tempat tinggal dan lahan pertanian.