Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah mengelar rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Wagubsu Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (5/11/2018). Sumut mengalami inflasi sebesar 1,31%, sedangkan inflasi nasional tercatat sebesar 0,28% pada kurun waktu yang sama. (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian)

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengharapkan ada solusi jangka panjang untuk pengendalian inflasi di Sumut. Sehingga inflasi lebih terkendali dan tidak merugikan masyarakat.

“Bulan Oktober 2018, Sumut mengalami inflasi sebesar 1,31%, sedangkan inflasi nasional tercatat sebesar 0,28% pada kurun waktu yang sama. Menyebabkan kenaikan harga pada beberapa bahan pokok. Rapat hari ini, kita cari solusi agar hal ini tidak terjadi pada bulan November dan Desember khususnya, dan jangka panjang secara umum,” ujar Wagub Musa Rajekshah saat memimpin rapat pengendalian inflasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di ruang rapat lantai 9, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (5/11).

Beberapa komoditas yang banyak mempengaruhi inflasi, menurut data dari Bank Indonesia Sumut, yakni bawang merah, beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam  dan angkutan udara. Cabai merah tercatat memiliki andil terbesar terhadap inflasi sebesar 0,91%.

“Mengingat cabai merah merupakan salah satu bahan pokok yang senantiasa dibutuhkan di tengah masyarakat, saya minta kita pikirkan satu cara atau buat satu pilot project yang bisa memastikan ketersediaan komoditas tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita,” ucapnya.

Di akhir rapat, Wagub menyampaikan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk pengendalian inflasi di daerah ini. Diantaranya, memilih daerah penghasil komoditas prioritas seperti cabai merah untuk diajak berkordinasi dan kerja sama.

Berikutnya, menindaklanjuti penurunan produksi, Wagub meminta Dinas Pertanian Provinsi  untuk turun ke daerah-daerah memastikan hasil panen stabil dan pendistribusian lancar. Berkoordinasi dengan petani melalui pelatihan, penyediaan bibit unggul, dan alat-alat produksi pertanian.

“Lebih lanjut, kita bisa adopsi cara-cara yang sudah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta, memberdayakan BUMD khusus untuk memastikan pasokan bahan pokok tersedia dan angka inflasi menjadi stabil,” ujarnya.

Sebelumnya, Pjs Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Hilman Tisnawan mengatakan bahwa salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan komoditas adalah kerja sama antar daerah dan petani setempat.

“Untuk Deliserdang saja misalnya, sebenarnya bisa memasok kebutuhan cabai di Medan. Tetapi, kurangnya kordinasi antar daerah terkadang menyebabkan bahan-bahan pokok yang ada di Sumut dijual ke luar daerah seperti Padang dan Riau. Hal ini menyebabkan kita kekurangan dan harus impor dari luar daerah yang kemudian mempengaruhi harga di tengah masyarakat,” tutur Hilman.

Hal lainnya yang juga mempengaruhi ketersediaan bahan pokok adalah faktor alam yang berdampak pada penurunan produksi dan gagal panen.

Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Ibnu Sri Hutomo, Biro Bina Perekonomian Ernita Bangun, Anggota TPID dan OPD Provinsi Sumut terkait.**