MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Brigjen (Purn) Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH menerima Laporan Hasil Kegiatan Reses II oleh Kelompok Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD-SU) ke Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Sumut, Senin (19/3). Narkoba dan kondisi jalan rusak menjadi masalah utama yang paling banyak dilaporkan dari hasil reses.

Laporan hasil kegiatan reses tersebut disampaikan masing-masing juru bicara kelompok reses. Sebanyak 12 kelompok reses disebar di 33 kabupaten/kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menampung aspirasi dan menemukan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Menanggapi hasil laporan kegiatan reses, Wagubsu Nurhajizah menyampaikan bahwa untuk masalah jalan provinsi dan kabupaten/kota yang rusak, Pemprovsu telah melakukan peninjauan secara langsung ke daerah-daerah untuk melihat kondisi jalan.

Menurut Wagubsu, ditemukan salah satu penyebab utama yang sering menyebabkan jalan rusak parah, yakni truk pengangkutan hasil perkebunan seperti minyak kelapa sawit atau CPO dan buah kelapa sawit yang sering melebihi tonase dan tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.

“Untuk itu, Pemprovsu telah menyampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepada Bapak Kapolda, untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama bagaimana menetralisir masalah ini. Karena tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemprovsu,” ujar Wagubsu.

BACA JUGA  Kunjungi Anjungan Sumut di TMII, Gubsu dan Komisi C DPRD Sumut Bahas Aset Pemprovsu

Sedangkan untuk masalah Narkoba, Wagubsu menyampaikan bahwa Pemprovsu telah melakukan rapat terbatas secara rutin setiap tiga minggu sekali dengan Forkopimda Sumut agar masalah Narkoba di Sumut dapat diatasi.

Tidak hanya sampai di situ, usaha pemberantasan Narkoba juga dilakukan Pemprovsu lewat kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provsu untuk menyediakan rumah singgah atau suatu badan yang bisa mencegah anak-anak yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kembali lagi.

Adapun permasalahan lain yang disampaikan dalam laporan hasil kegiatan reses diantaranya keluhan pelayanan BPJS kesehatan, Bantuan keuangan Pemprovsu kepada daerah, serta tindak lanjut pemekaran Sumatera Tenggara (Sumteng).

Turut hadir dalam rapat penyampaian laporan hasil kegiatan reses tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD SU, unsur Forkopimda dan OPD Provsu.