Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani nota kesepahaman tentang perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dengan Pemerintah Daerah Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo (MEBIDANGRO) di Pendopo Rumah Dinas Gubenur Sumut Jalan Sudirman Medan, Kamis (22/10/2020). (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut : Veri Ardian)

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menandatangani nota kesepahaman (MoU)  tentang perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dengan Pemerintah Daerah yakni Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Rabu (22/10).

Turut menandatangani nota kesepemahaman tersebut Penjabat Sementara Walikota Medan Arief Sudarto Trinugroho, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar, dan Asisten II Pemko Binjai Dahnial Reza. Disaksikan Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani,  Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis.

Adapun isi nota kesepemahaman tersebut antara lain mendukung kebijakan dalam penanganan emisi mobilitas perkotaan untuk mewujudkan transportasi rendah karbon yang berkelanjutan di Kawasan Mebidangro. Mewujudkan akses yang aman ke sistem transportasi massal, rendah karbon, selamat, bersih, handal dan terjangkau sebagai salah satu kebutuhan dasar di kawasan.

Kemudian, memprioritaskan sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan di Kawasan Mebidangro yang mengintegrasikan transportasi publik, pengguna sepeda, pejalan kaki dan solusi rendah karbon dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan alokasi anggaran publik.

Selanjutnya, memperkuat perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan yang partisipatif melalui koordiansi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan penyelarasan dan pengintegrasian program  kegiatan dalam dokumen perencaan daerah untuk mewujudkan sistem transportasi massal rendah karbon yang berkelanjutan di kawasan Mebidangro.

Penyusunan SUMP di kawasan Mebidangro dilakukan melalui kerja sama dengan Agence Francaise de Development (AFD) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). AFD juga telah menyiapkan sebuah perusahaan Prancis Egis Rail untuk mempersiapkan dokumen SUMP tersebut.

“Perusahaan itu akan membantu kita membuat masterplan apa yang cocok di Sumut, khususnya di Mebidangro nanti, kemudian mereka memberi masukan kepada Bappenas,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.

Gubernur mengatakan, perencanaann tersebut sangat diperlukan guna mengurangi kemacetan di Kawasan Mebidangro, mengingat pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan semakin pesat.

“Jalan kita tetap, tapi pertumbuhan penduduk terus bertambah, sehingga kita memerlukan motivasi untuk mencari jalan keluarnya,” kata Gubernur.

AFD Office Senior Program Manager for Infrastructure Martin Lemenager mengatakan AFD telah membantu banyak negara untuk memberikan konsultan dan sebagainya, dalam hal pembangunan infrastruktur. AFD juga sejak tahun 2005 telah ada di Indonesia, dimulai dari proyek pasca tsunami Aceh dan berlanjut hingga sekarang.

“Ada beberapa kota di dunia yang sudah berhasil membangun sistem transportasi mereka, di antaranya Thailand, Malaysia, Singapura dan lainnya,” ujar Martin.

Sementara itu, Egis Rail merupakan perusahaan global yang telah banyak terlibat dalam banyak proyek di 75 negara. Proyek yang dikerjakan Egis Rail antara lain yang berhubungan dengan bandara, pelabuhan, dan pembangkit tenaga listrik.** (H17)